Selasa, 19 Januari 21

Sofyan Djalil Jelaskan Peran Bank Tanah dalam Omnibus Law

Sofyan Djalil Jelaskan Peran Bank Tanah dalam Omnibus Law
* Sofyan Djalil. (Foto: Ist)

Jakarta, Obsessionnews.com — Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa saat ini perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia, terutama kota-kota besar dan ibu kota provinsi, cenderung sprawling. Artinya masyarakat cenderung tinggal jauh dari pusat aktivitas mereka. Sofyan A. Djalil juga mengungkapkan bahwa banyak dari kota-kota tersebut tidak memiliki taman.

“Kondisi-kondisi itu diakibatkan karena negara memang tidak punya tanah. Untuk itu, dalam UU Cipta Kerja mengenalkan Bank Tanah. Melalui Bank Tanah, negara mampu menyediakan tanah,” ujar Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

“Apa itu Bank Tanah? Banyak orang yang confuse terhadap istilah ini, padahal ini istilah standar, yang dapat dimengerti apabila seseorang berkecimpung di bidang pertanian. Bank Tanah adalah fungsi intermediasi dari negara dalam menyediakan dan mengumpulkan tanah. Gunanya untuk kepentingan masyarakat, contohnya penyediaan hunian untuk mereka,” jelas Sofyan Djalil.

Melalui Bank Tanah, nantinya konsep pengembangan kawasan perkotaan lebih tertata serta mencegah urban sprawling. “Konsep nantinya, yakni masyarakat menengah ke bawah akan tinggal di pusat kota, serta mereka yang mampu akan tinggal di luar kota,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain mengatur ruang hidup masyarakat melalui Bank Tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penciptaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), karena ini dapat menunjang Online Single Submission (OSS).

Sofyan Djalil menguraikan bahwa apabila RDTR sudah dimiliki oleh setiap daerah dan terintegrasi melalui OSS akan dapat menjamin investor dalam berinvetasi di dalam negeri. Ia juga menambahkan jika hal itu tercapai, investor dapat mengetahui daerah mana saja yang memang memenuhi kriteria untuk berinvestasi.

“Nantinya akan kami publikasikan melalui aplikasi sehingga masyarakat dan para investor dapat melihat RDTR itu,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Publikasi RDTR melalui aplikasi merupakan bentuk transparansi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga mencegah terjadinya praktik korupsi.

“Kementerian ATR/BPN juga ingin tata ruang menjadi panglima dalam One Map Policy di mana segala kegiatan teknis terkait diikat oleh RDTR,” ujar Sofyan Djalil. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.