Jakarta, Obsessionnews – Beragam tanggapan pejabat negara muncul ke permukaan terkait aksi kampanye komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Mereka menyuarakan opininya di media, sehingga masyarakat dapat menilai siapa-siapa saja para pejabat yang terkesan pro atau kontra menyikapi fenomena ini.
Usai acara Diskusi Publik Menuju Upaya Penguatan KPK di MMD Initiative, Jalan Dempo, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, hari ini Selasa (16/2/2016), Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan penolakannya terhadap promosi komunitas LGBT.
“Setiap warga negara punya hak. Tapi untuk memperluas (LGBT) tentu kita tegas menolak. Tak boleh mempromosikan. Apalagi ini negara Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi kita hormati mereka sebagai warga negara. Tidak boleh kalau diusir. Apalagi kalau dizalimi,” ujarnya. (Baca: “Kawin Sejenis, LGBT Lebih Gila Dari Hewan”)
Lebih lanjut Zulkifli menegaskan, jika komunitas ini terus melakukan upaya promosi, maka ekosistem akan rusak. Dan ujung-ujungnya akan punah. Meski demikian, dia Zulkifli tidak melarang bila mereka melakukan aktivitas antar sesamanya.
Penolakan tegas juga disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, ia tidak setuju jika komunitas LGBT melakukan kampanye, termasuk meminta dilegalkannya pernikahan LGBT. Kampanye yang dilakukan komunitas LGBT itu dianggapnya tidak sesuai dengan nilai yang dipahami secara umum di Indonesia saat ini.
“Kalau masalah pribadi kita akui. Kan banyak terjadi dan lumrah saja asal bersifat pribadi. Yang salah kalau ini menjadi suatu gerakan untuk mempengaruhi orang lain,” ujar Jusuf Kalla, Senin (15/2).
Di lain pihak, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyebut LGBT merupakan persoalan pribadi dan meminta agar persoalan ini tak lagi dihebohkan. Di sisi lain, Luhut menilai komunitas ini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. (Baca: Luhut Bela LGBT di Tengah Hujatan)
“Saya kira itu persoalan pribadi dan tadi Pak Wapres (Jusuf Kalla) juga sudah bilang masalah pribadi. Sudahlah jangan dihebohkan,” ujar Luhut di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016).
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta agar pemerintah lebih menyoroti isu LBGT. Bahkan politikus PKS ini meminta supaya situs terkait LGBT juga ditutup, bukan hanya situs-situs soal terorisme saja.
“Situs LGBT juga harus ditutup. Tidak hanya situs yang dianggap propaganda terorisme saja. Jangan sampai ajaran LGBT ini menyebar ke masyarakat. Kita harus lindungi,” ujar Nasir dalam rapat Komisi III DPR RI, Senin (15/2). [] Fath
Baca juga:
Aksi Propaganda LGBT Menuai Protes dan Kecaman!
