Selasa, 27 September 22

Seret Kartel Minyak Goreng ke Ranah Hukum Pidana, KPPU Dapat Dukungan dari PKS

Seret Kartel Minyak Goreng ke Ranah Hukum Pidana, KPPU Dapat Dukungan dari PKS
* Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Foto: fraksi.pks.id),

Jakarta, obsessionnews.com –  Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyeret kartel minyak goreng ke ranah hukum pidana mendapat dukungan dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

Baca juga: 

Penuhi Kebutuhan Masyarakat Tangsel, Pilar Saga dan Indah Kiat Kerja Sama Soal Operasi Pasar Minyak Goreng

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting, Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Tanpa Kelaparan

Menurut Mulyanto, upaya yang dilakukan oleh KPPU ini sangat tepat dalam rangka membangun iklim tata niaga Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng yang baik di Indonesia.

“Ini sesuai dengan tugas dan kewenangan KPPU sebagai lembaga negara pengawas persaingan usaha. Kita sangat berharap dengan langkah KPPU ini, upaya Pemerintah untuk mengatur tata niaga minyak goreng menjadi lebih efektif, sehingga soal kelangkaan dan harga minyak goreng dapat segera teratasi,” ujar Mulyanto, dikutip dari situs Fraksi PKS DPR RI, Minggu (13/2/2022).

Dia minta Pemerintah mendukung penuh langkah-langkah yang diambil KPPU di lapangan agar prosesnya berjalan lancar. Jangan malah membela ulah para kartel minyak goreng tersebut.

“KPPU ini kan lembaga negara yang independen dan bekerja dengan metodologi yang diatur dalam perundang-undangan,” tegasnya.

Mulyanto mengaku hingga hari ini masih menerima laporan masyarakat yang kesulitan mendapat minyak goreng curah. Kalaupun ada harganya jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Begitu juga minyak goreng dalam kemasan, di mini market tidak selalu ada. Ditengarai terjadi kartel harga dan penimbunan minyak goreng yang menyebabkan masyarakat menjerit,” ungkapnya.

Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya PKS minta Pemerintah membentuk tim pengawas lintas kementerian untuk mengawasi rantai distribusi CPO dan minyak goreng dalam rangka monitoring, evaluasi dan penegakan efektivitas kebijakan DMO (domestic market obligation) yang baru-baru ini ditetapkan Pemerintah.

Berkaca dari pengalaman DMO batubara, kata Mulyanto, Pemerintah perlu melakukan evaluasi bulanan dan penerapan denda fee kompensasi yang signifikan bagi pengusaha nakal yang membandel melanggar kuota DMO CPO ini. Bahkan bila perlu dijatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin ekspor atau izin produksi.

Untuk diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi eksportir Crude Palm Oil (CPO).

Mulyanto menuturkan, dalam peraturan ini produsen yang melakukan ekspor CPO diwajibkan memasok 20 persen kuota ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan peraturan DPO, harga jual CPO di dalam negeri ditetapkan sebesar Rp 9.300 per kilogram dan Rp10.300 per liter untuk olein. Namun demikian Kemendag menolak adanya indikasi kartel minyak goreng. (red/arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.