Kamis, 25 Juli 24

Sehari Dibentuk, Pansus Angket Haji DPR Temukan Indikasi Korupsi

Sehari Dibentuk, Pansus Angket Haji DPR Temukan Indikasi Korupsi
* Anggota Pansus Angket Haji Luluk Nur Hamidah. (DPR)

Obsessionnews.com – Pansus Angket Haji yang baru dibentuk dalam rapat paripurna, Selasa (9/7), langsung tancap gas membeberkan kejanggalan pelaksanaan haji. Pansus menyebut adanya indikasi korupsi dari pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

Anggota Pansus Angket Haji Luluk Nur Hamidah menyebutkan, adanya penggelembungan kuota haji plus dari yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pasal 64 ayat 2 UU Haji mengatur batasan kuota 8 persen sementara Kementerian Agama (Kemenag) menggunakannya hingga 50 persen.

Baca juga: Wapres Dukung Investigasi Pelaksanaan Haji 2024

“Pansus Hak Angket kita harapkan dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji, yang seharusnya berdasarkan UU hanya diperbolehkan digunakan 8 persen untuk haji plus, tapi justru digunakan 50 persen oleh Kemenag ke haji khusus,” kata Luluk dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (10/7).

Pembentukan pansus merupakan hasil dari penelusuran Timwas Haji yang diketuai Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Timwas yang meninjau langsung ke Tanah Suci menemukan persoalan krusial yang perlu diperbaiki khususnya manajemen kuota, pengaturan petugas haji, dan pengelolaan keuangan.

Menurut Luluk, Timwas Haji menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap undang-undang terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. “Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” tuturnya.

Baca juga: Sasar Penyalahgunaan Kuota, DPR Bentuk Pansus Angket Haji

“Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi. Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” lanjutnya.

Dikatakan, pengalihan kuota jemaah untuk haji plus telah menciderai nilai-nilai keadilan. “Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa kita prioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu tersebut,” paparnya.

DPR juga menyoroti tentang layanan Armurzna yang masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna yaitu over capacity baik tenda maupun toilet. Masalah pemondokan dan toilet termasuk krusial mengingat biaya yang diserahkan jemaah untuk pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan, katering, dan transportasi.

Baca juga: Gus Yaqut Siap Hadapi Pansus Angket DPR

Dia menegaskan, Pansus Angket Haji tidak bertujuan politis tetapi untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji serta efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana haji.

“Kita ingin membangun ekosistem Haji yang jauh lebih baik, transparan, komprehensif hulu hilir, ramah lansia dan perempuan serta memperkuat dimensi lain yang seharusnya juga diperkuat,” tutur Anggota DPR yang juga bertugas di Komisi VI DPR tersebut.

Luluk memgatakan, pelaksanaan Haji bukan hanya peristiwa ibadah atau religi, tapi juga sekaligus peristiwa ekonomi, perdagangan, politik dan diplomasi, bahkan kultural. Pansus Angket Haji akan mengajukan permohonan kepada pimpinan DPR agar tetap bisa melakukan rapat di masa reses mengingat DPR akan memasuki reses dalam waktu dekat.

“Maka kita harapkan nanti melalui pansus, kita bisa dorong peta jalan penyelenggaraan Haji yang terpadu, komprehensif, progresif dan revolusioner,” ungkapnya. (Erwin)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.