Minggu, 5 Februari 23

Sambo Jadi Saksi Kurniawan dan Agus Terkait Kasus ‘Obstruction of Justice’ Brigadir J

Sambo Jadi Saksi Kurniawan dan Agus Terkait Kasus ‘Obstruction of Justice’ Brigadir J
* Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. (Edwin B/obsessionnews.com)

Obsessionnews.com – Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J masih terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

Hari ini PN Jaksel menggelar persidangan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang merupakan terdakwa perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice Brigadir J.

Dalam persidangan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Majelis Hakim PN Jaksel.

Tak hanya Sambo, eks Kepala Sub Bagian Pemeriksaan Penegakan Etika (Kasubbag Riksa Baggak Etika) di Biro Pertanggung Jawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri, Baiquni Wibowo juga turut menjadi saksi dalam sidang obstruction of justice. Keempat orang tersebut juga merupakan terdakwa dalam perkara obstruction of justice.

“Saksi HK dan AN nanti FS (Ferdy Sambo) dan BW (Baiquni Wibowo),” ujar Tim Kuasa hukum Hendra Kurniawan, Ragahdo Yosodiningrat saat dikonfirmasi, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Ferdy Sambo Akui Teken Penyelidikan Kabareskrim Terima Uang Tambang

Kata Ragahdo, Ferdy Sambo dan Baiquni Wibowo merupakan saksi mahkota yang dihadirkan jaksa untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Diketahui dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo cs diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu Ferdy Sambo juga didakwa ikut melakukan perintangan penyidikan atas pengrusakan CCTV terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Perbuatannya itu dilakukan bersama dengan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, Irfan Widyanto dan Arif Rachman Arifin.

Mereka didakwa dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 dan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.