Rizal Ramli : Mohon maaf, kalau orang Islam bikin hoax cepet ditangkepin, tapi non-muslim kok tidak ditangkapin. Itu tidak adil.
–
Jakarta, Obsessionnews.com – Mantan Menko Kemaritiman era Jokowi yang juga mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, Dr Rizal Ramli (RR) mengingatkan pemerintah hendaknya penegakan hukum di Indonesia harus adil, jangan tebang pilih seenaknya sendiri.
”Penegakan hukum harus adil, hari ini mohon maaf, saya melihat penegakan hukum tidak adil. Contohnya, kalau pelaku Hoax dari umat Islam maka cepet ditangkepin polisi, tapi kalau pelaku Hoax bukan Islam maka tidak ditangkapin. Itu tidak adil,” ungkap RR saat bicara dalam acara ILC di TV One, Selasa (3/4/2018) malam.
“Mustinya siapa pun pelaku Hoax harus diproses hukum, apapun agama dan sukunya, apapun kedudukannya. Semua orang dihadapan hukum harus diberlakukan secara sama dan adil. Hukum harus fair dan tidak boleh pandang bulu,” tambahnya.
RR menegaskan, Indonesia tidak akan maju kalau hukum tidak adil dan semua masalah diframing, dibingkai dalam konteks Jokowi vs Prabowo. Sebab, dikotomi semacam itu menunjukkan betapa dangkal dan rendah kualitasnya.
Ia menyesalkan, kalangan masyarakat yang berbeda aspirasi politik dan kepentingan, mem-framing Prabowo, kemudian dibingkai anti-Jokowi dan selalu dipertentangkan dalam framing Prabowo vs Jokowi. Sehingga dalam melihat dan menyelesaikan masalah dan tantangan, bangsa kita tidak pernah matang, tidak dewasa dan tidak maju, malah yang terjadi kemunduran dengan cara membingkai persoalan ekonomi-politik dan hukum dalam konteks Prabowo vs Jokowi.
”Kualitas pembahasan macam apa ini? Pembahasan dengan membingkai semua masalah jelang Pilpres dalam kerangka Prabowo vs Jokowi itu dangkal dan tidak intelek, memalukan dan menyedihkan,” tandasnya.
‘’Bangsa kita tahun-tahun terakhir ini kalau berdebat lebih cenderung suka menyerang pribadi, sangat personalized, kok personality-nya yang diserang,bukan content-nya yang diperdebatkan. Saya sangat sedih dan ngenes karena itu kemunduran,” tutur RR.
Pada bagian lain, RR juga menyoroti soal dana partai politik (parpol). Menurutnya, harus dikeluarkan Keppres pembiayaan partai politik. Semua partai politik dibiayai negara, jangan model super kapitalis seperti Amerika dimana partai politik nyari duit sendiri.
“Di Indonesia yang terjadi , semua nyolong APBN, APBD, BUMN. Yang disetor ke partai hanya 10 persen, yang 90 persen masuk kantong kantong (pribadi). Total Rp74 triliun estimated saya,” ungkapnya pula. (Red)
