Obsessionnews.com - Peretasan data nasional kini tidak hanya merusak data, tetapi juga mengancam kemandirian data Indonesia. Serangan siber ransomware ini telah menjadi perhatian serius dan memicu kritik tajam terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Pakar telematika sekaligus mantan politikus Indonesia Dr.K.R.M.T. Roy Suryo Notodiprojo, M.Sc atau akrab disapa Roy Suryo menyampaikan pandangannya mengenai masalah ini. Para pemangku kebijakan teknologi informatika Indonesia saat ini benar-benar sedang terpukul. Dalam bulan Juni 2024 saja, sejumlah kasus peretasan data milik negara terjadi secara beruntun. Salah satunya adalah serangan siber ransomware Brainchipper Lockbit 3.0 yang menghajar habis 210 data instansi nasional di Pusat Data Nasional (PDN) 2 di Surabaya. Seluruh data di PDN itu sekarang masih dalam posisi terenkripsi alias dikunci oleh hacker yang meminta tebusan sebesar US$ 8 juta (sekitar Rp 131 miliar). Jika tebusan tidak dibayar, maka data tersebut akan tetap terkunci selamanya. Peretasan juga terjadi di BAIS-TNI, Inafis Polri, dan Kementerian Perhubungan, yang datanya konon ditawarkan di dark web. Tentu saja insiden tersebut menjadi keprihatinan nasional dan mengundang kritik serius dari berbagai pihak yang ditujukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai garda depan informatika negeri ini. Salah seorang tokoh yang intens melakukan kritik terhadap ketidakberesan tersebut adalah Roy Suryo Notodiprojo. Ia berharap pemerintah serius dalam menangani data penting milik rakyat yang menjadi tanggungjawabnya. Pria kelahiran 18 Juli 1968 ini adalah seorang pakar sekaligus pemerhati telematika, multimedia, AI dan OCB Independen yang juga mantan politikus Indonesia dan pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu II serta pernah menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Profesi sebagai pembawa acara e-Lifestyle di Metro TV  dan acara Orbit di TVRI, ini pernah dijalani alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada tersebut. Debutnya sebagai pakar multimedia dan telematika menjadikan anak dari pasangan Prof. Dr. Kanjeng Pangeran Haryo Soejono PH, SpS., SpKJ dan Raden Ayu Soeratmiyati Notonegoro, ini banyak tampil sebagai expert dalam mengulas masalah IT seperti di seminar, diskusi dan lainnya. Kembali pada persoalan peretasan data yang bukan hanya baru kali ini saja terjadi, Roy yang sempat bertandang ke kantor Obsession Media Group untuk satu acara podcast, mengatakan bahwa apa yang dilakukannya dalam mengkritisi persoalan peretasan data dan kasus-kasus berkaitan dengan masalah informatika dan multimedia tak lain dimotivasi oleh keinginan untuk mencari kebenaran melalui “sains murni”. Oleh karena itu, ia selalu menekankan perkara peretasan data penting yang sampai terjual di pasar gelap adalah kasus serius. “Diobralnya data-data INAFIS di dark web hingga pengumuman Kepala BSSN (Badan Siber & Sandi Negara) Hinsa Siburian terhadap kasus Ransomware PDN dan yang terbaru Publikasi kebocoran data-data BAIS oleh MoonzHaxor di BreachForums menjadi kekalahan bertubi-tubi yang tidak bisa dihindari,” kata Roy Suryo dikutip obsessionnews.com dari Majalah Men’s Obsession, Kamis (4/7/2024). Dia menambahkan, kebocoran tersebut mencakup file sampel, dengan kumpulan data lengkap tersedia untuk dijual. Tapi sayangnya, kata Roy lagi, sikap yang ditunjukkan para pemangku kepentingan data itu persis seperti yang ia prediksi sebelumnya yang terkesan “datar” saja seperti tidak ada terjadi apaapa dengan menjawab itu data lama dan darkweb adalah pasar gelap yang bisa saja orang menjual segala sesuatu disana. Sedemikian entengnya tanggungjawab terhadap data-data tersebut? Padahal kemacetan data di Imigrasi yang langsung terkait rakyat saja dengan santainya baru diumumkan setelah 4x 24 jam, apalagi ini tidak langsung ada dampaknya bagi masyarakat?” ucapnya retoris Ia khawatir, kalau kasus-kasus bocornya data ini dianggap sebagai hal yang biasa saja kondisi negara bisa sangat berbahaya. “Bencana yang makin besar akan semakin membayangi kemandirian data Indonesia. Membaca masterplan pembuatan PDN, Indonesia tampak tidak bisa lepas dari ketergantungan asing,” sesalnya. (Poy)