Subang – Untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah-daerah, Komisi IX DPR RI akan memperjuangkan pegawai tidak tetap (PTT) tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya akan meminta pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan untuk segera diangkat menjadi PNS melalui jalur khusus. Dari jumlah sebanyak 42.135 orang PTT di seluruh Indonesia di antaranya ada yang berumur lebih dari 40 tahun.
“Bayangkan kalau melalui jalur umum tentu sulit nyangkut (lolos),” jelas Diah kepada wartawan di sela-sela acara kunjungan kerja ke Subang Jawa Barat, Selasa (6/1/2015).
Oleh karena itu, kata Rieke, dirinya mendukung moratorium PNS tetapi dikecualikan untuk tenaga kesehatan, tenaga pengajar dan tenaga pendidik. Lebih khususnya untuk tenaga kesehatan yang di RSUD, Puskesmas dan juga tenaga disabilitas melalui jalur khusus.
Idealnya tenaga kesehatan (bidan) di desa ialah dengan jumlah penduduk 5 ribu jiwa dilayani oleh 1 bidan. Namun ada jumlah penduduk lebih dari 50 ribu yang dilayani oleh 1 atau 2 tenaga kesehatan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan honor yang diberikan dari Rp 400 ribu per bulan sekarang telah Rp 1,7 juta. “Itu pun kena potong pajak. Padahal mereka bukan wajib pajak,” katanya. Masalah pajak yang dikenakan kepada tenaga kesehatan pun Komisi IX akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidikinya.
Sementara itu Bupati Subang Ojang Sohandi mengatakan, di Subang ada 124 orang PTT tenaga kesehatan yang direkomendasikan segera mengikuti jalur khusus. “Secepatnya akan saya rekomendasikan untuk mengikuti jalur khusus, karena hal ini sangat penting guna meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Subang. Dari rasio jumlah penduduk dan tenaga kesehatan, rasio pelayanannya dirasakan masih jauh dari kurang. (Teddy Widara)
