Jakarta, Obsessionnews – Kebijakan PT Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Rp200-Rp400 per liter membuat pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir angkat bicara.
Menurut Revrisond, penurunan harga bukan suatu yang perlu diutamakan bagi kebijakan PT Pertamina saat ini. Sebab, masih banyak persoalan seperti rencana penghapusan subsidi serta penyesuaian harga minyak dan BBM yang belum tuntas diselesaikan.
“Menurut saya, mestinya penetapan harga BBM tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pemerintah. Saat ini penurunan harga tersebut juga masih di atas harga perekonomian,” katanya ketika dihubungi Obsessionnews.com, Selasa (29/3/2016).
Ia menuturkan, alangkah baiknya DPR jangan hanya tinggal diam, sebab soal kewenangan dan kebijakan penurunan ataupun kenaikan harga BBM perlu dikembalikan kepada Undang-Undang (UU) yang berlaku di dalamnya. Oleh karena itu mesti berkesinambungan.
“Kembalikan lagi ke UU, bahwa harga BBM itu bagian komponen yang menyangkut kepentingan bersama. Oleh karenanya semua pihak yang bersangkutan di dalamnya harus rembukan, sehingga selaras dan saling berkesinambungan,” katanya.
Sementara itu di tempat terpisah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Masyarakat (LEKAT) sekaligus pengamat kebijakan publik, Abdul Fatah, mengatakan, pemerintah sebaiknya memiliki patokan harga BBM sebagai agar menyesuaikan kemampuan daya beli masyarakat.
“Yang penting masyarakat masih mampu beli, misalnya kalau patokan harga teratas BBM sekitar Rp 8.000. Maka jika harga premium melebihi harga tersebut, maka pemerintah menyubsidi selisihnya,” pungkas Abdul kepada Obsessionnews, Selasa (29/3). (Aprilia Rahapit, @aprilia_rahapit )
