Obsessionnews.com — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten, menjadi panggung refleksi mendalam tentang masa depan pers Indonesia di tengah gelombang besar disrupsi digital dan kecerdasan buatan. Dalam momentum 80 tahun perjalanan pers nasional ini, pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pers bukan sekadar isu kebebasan berekspresi, melainkan fondasi penting bagi ketahanan bangsa.

Pesan tersebut mengemuka kuat dalam sambutan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto pada acara puncak HPN 2026. Muhaimin menegaskan bahwa pers yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan secara ekonomi merupakan syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat dan pembangunan nasional yang kokoh.

“Pers yang berdaulat adalah pers yang mampu menjaga relevansi, profesionalisme, dan integritasnya di tengah perubahan zaman. Tanpa ekosistem media yang sehat, kualitas demokrasi dan pembangunan akan sulit bertahan,” ujar Muhaimin di hadapan ratusan insan pers dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, pers Indonesia saat ini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, teknologi digital dan kecerdasan buatan membuka peluang besar dalam produksi dan distribusi informasi. Namun di sisi lain, perubahan tersebut menghadirkan tantangan serius berupa banjir informasi yang tidak terverifikasi, polarisasi sosial, serta tekanan ekonomi yang kian menekan industri media.

Muhaimin secara terbuka mengakui bahwa tantangan yang dihadapi pers ke depan tidak ringan. Disrupsi digital telah mengubah secara fundamental model bisnis media, sementara platform digital global dan media sosial menyedot perhatian publik sekaligus belanja iklan. Kondisi ini, menurutnya, menuntut respons bersama yang tidak bisa diserahkan hanya kepada insan pers semata.

“Negara tidak boleh abai. Pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran publik, menjaga nalar kebangsaan, dan memperkuat kohesi sosial,” tegasnya.

Dalam konteks itu, Muhaimin menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan keberlanjutan industri media. Ia menilai bahwa pers yang merdeka harus ditopang oleh ekosistem ekonomi yang adil agar tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek yang berpotensi menggerus kualitas jurnalistik.

HPN 2026 juga menjadi ruang jujur untuk mengakui kondisi riil industri pers saat ini. Tekanan ekonomi yang dihadapi banyak perusahaan media telah berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan berkurangnya kapasitas produksi jurnalisme mendalam. Situasi ini dinilai berbahaya, bukan hanya bagi insan pers, tetapi juga bagi kualitas informasi yang diterima publik.

Di tengah kondisi tersebut, Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap membuka ruang kritik. Ia menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan pers harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme perbaikan demokrasi. “Kritik positif adalah vitamin demokrasi. Pemerintah tidak anti kritik, justru membutuhkan pers sebagai mitra korektif,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi penting di tengah kekhawatiran publik akan menyempitnya ruang kebebasan berekspresi di era digital. Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keterbukaan informasi dan akuntabilitas, sekaligus mendorong pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.

Isu kecerdasan buatan juga mendapat perhatian khusus dalam HPN 2026. Muhaimin menilai bahwa AI tidak boleh dipandang semata-mata sebagai ancaman, tetapi sebagai alat yang harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab. Di sinilah peran pers menjadi krusial, bukan untuk bersaing dengan kecepatan mesin, melainkan untuk menghadirkan konteks, verifikasi, dan makna di tengah derasnya arus informasi.

“Di era algoritma dan AI, masyarakat justru semakin membutuhkan pers yang mampu menjernihkan informasi, bukan sekadar memperbanyak konten,” katanya.

Sebagai tuan rumah HPN 2026, Pemerintah Provinsi Banten menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan peran pers. Gubernur Banten menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis pembangunan daerah dan pilar penting demokrasi lokal. Ia berharap HPN 2026 menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

Puncak peringatan HPN 2026 ditandai dengan pembacaan Deklarasi Kemerdekaan Pers Indonesia, yang meneguhkan kembali komitmen insan pers untuk menjaga independensi, profesionalisme, etika jurnalistik, serta tanggung jawab sosial di tengah perubahan zaman.

Delapan puluh tahun perjalanan pers Indonesia mencerminkan sejarah panjang perjuangan, dari alat perlawanan terhadap kolonialisme hingga pilar demokrasi modern. Kini, tantangan yang dihadapi bukan lagi pembredelan, melainkan bagaimana bertahan dan tetap relevan di tengah disrupsi teknologi yang masif.

HPN 2026 di Serang menegaskan satu hal penting: masa depan pers Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dengan dukungan kebijakan yang adil, komitmen pada integritas, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan, pers Indonesia diharapkan tetap menjadi penjaga nurani publik dan penopang utama demokrasi.

Di tengah perubahan zaman, pesan Menko Muhaimin Iskandar menjadi penanda arah: pers yang berdaulat adalah syarat bangsa yang berdaulat.