Obsessionnews.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya pengarusutamaan penanggulangan tuberkulosis (TBC) sebagai agenda prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional. 

Ia mengingatkan, kematian akibat TBC mencapai 1 Milyar dalam 200 tahun atau rata-rata 5 juta per tahun yang bahkan melampaui kematian akibat COVID-19. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2024 yang diterbitkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India, yakni sejumlah 1.090.000 kasus dengan kematian mencapai 125 ribu jiwa.

Menurut Menko PMK, upaya percepatan eliminasi TBC membutuhkan penguatan kelembagaan, dukungan kepemimpinan di semua tingkatan, serta lahirnya gerakan sosial yang melibatkan partisipasi luas masyarakat.

"Kita perlu mengalokasikan energi yang lebih besar untuk mempercepat penanggulangan TBC di seluruh daerah. Ini harus diperkuat dari sisi kelembagaan, organisasi, dan manajemen," tegas Menko PMK dalam Rapat Koordinasi Daerah Membahas Penanganan TBC dan Makan Bergizi Gratis (MBG), di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, pada Senin (29/9/2025).

Lebih lanjut, Menko PMK menekankan, TBC tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan Kementerian Kesehatan semata, melainkan harus menjadi isu bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga perangkat desa dan masyarakat. Penemuan kasus, percepatan skrining, dan pengawalan pengobatan hingga tuntas harus menjadi gerakan terintegrasi lintas sektor.

Ia menambahkan, penanganan TBC harus ditempatkan dalam suasana krisis, sebagaimana Indonesia pernah menghadapi pandemi Covid-19. Saat itu, setiap pihak aktif memberikan perhatian khusus pada Covid-19 di berbagai forum, hingga lahir gerakan sosial besar yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

"Mohon para Gubernur, Bupati, Walikota, jajaran pemerintah daerah, hingga perangkat desa untuk selalu mengingatkan dan mengajak masyarakat menangani TBC di semua forum. Forum keagamaan, forum partisipasi masyarakat, musyawarah desa, posyandu, bisa menjadi sarana sosialisasi dan edukasi yang masif," jelasnya.

Menko PMK juga mendorong pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB), menyusun regulasi daerah yang mendukung, serta menetapkan target penanggulangan yang terukur di setiap wilayah. Ia meminta agar isu TBC masuk dalam agenda utama pelatihan aparatur daerah, baik melalui LAN maupun diklat lain, sehingga menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah.

"Fokus Kemenko PMK adalah bagaimana seluruh kekuatan pemerintah dan masyarakat bersatu padu dalam penanggulangan TBC. Agar ini menjadi arus utama yang menggerakkan semua pihak supaya semakin cepat menyelesaikan permasalahan ini," pungkasnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, serta secara daring Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, dan jajaran kepala daerah dari seluruh Indonesia.  (Ali)