Obsessionnews.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2026. Dalam forum yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025), Mendag menegaskan komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia demi mendukung program-program strategis di sektor perdagangan nasional.

“Dengan dukungan Komisi VI DPR RI, kami optimistis Kemendag dapat menjalankan mandat untuk meningkatkan kontribusi ekspor, memperluas pasar, serta memperkuat UMKM ekspor. Semua ini bertujuan memperkokoh fondasi perekonomian nasional,” ujar Mendag yang akrab disapa Busan.

Dalam paparannya, Mendag Busan menyebutkan tiga arah kebijakan utama Kemendag yang akan terus dijalankan. Pertama, Pengamanan Pasar Dalam Negeri, di antaranya melalui fasilitasi kemitraan pemasaran, aktivasi gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol), serta kebijakan anti-circumvention untuk melindungi industri nasional dari praktik curang perdagangan internasional.

Kedua, Perluasan Pasar Ekspor yang dilakukan lewat perundingan dagang internasional, termasuk membidik pasar nontradisional di Afrika dan Amerika Latin. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar utama sekaligus membuka ruang bagi diversifikasi produk Indonesia di panggung global.

Ketiga, Peningkatan UMKM BISA Ekspor (Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor). Program ini berfokus mendorong UMKM naik kelas menjadi eksportir. Hasilnya, sepanjang Januari–Agustus 2025, Kemendag telah memfasilitasi 462 business matching yang melibatkan 773 UMKM dengan nilai transaksi kumulatif mencapai USD 90,90 juta atau sekitar Rp1,49 triliun.

Terkait anggaran, Kemendag pada 2026 mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,40 triliun, atau turun sekitar 38,37 persen dibandingkan tahun 2023. Alokasi ini terdiri atas Program Perdagangan Dalam Negeri Rp34,46 miliar, Program Perdagangan Luar Negeri Rp88,90 miliar, dan Program Dukungan Manajemen Rp1,28 triliun.

Namun, untuk memastikan target kinerja tetap tercapai, Kemendag mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp586,63 miliar, sehingga total pagu yang diharapkan menjadi Rp1,98 triliun. Busan menegaskan, tambahan ini sangat krusial agar program prioritas, mulai dari pengamanan pasokan pangan hingga ekspansi pasar ekspor, dapat berjalan optimal.

Usulan tersebut mendapat banyak tanggapan dari anggota Komisi VI DPR RI. Mayoritas anggota mendukung penambahan anggaran, dengan pertimbangan pentingnya peran Kemendag dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat produk dalam negeri, memberantas impor ilegal, serta mendorong UMKM menembus pasar global.

Anggota Komisi VI, Herman Khaeron, menekankan meskipun anggaran Kemendag turun signifikan, kontribusi kementerian ini harus tetap dirasakan langsung oleh masyarakat. “Peran Kemendag sangat strategis dalam mendukung UMKM dan pembangunan pasar rakyat. Meski anggarannya terbatas, dampaknya harus tetap nyata,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Darmadi, yang menilai upaya Kemendag dalam memberantas produk ilegal patut diapresiasi. Menurutnya, kerja keras ini harus dilanjutkan dan diperkuat agar pasar domestik tidak dibanjiri produk impor ilegal yang merugikan pelaku usaha lokal.

Sementara itu, Khilmi menegaskan bahwa Kemendag adalah kementerian strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. “Dukungan anggaran harus terus diberikan sepanjang Kemendag mampu memberi nilai tambah signifikan bagi negara,” katanya.

Senada, Rieke Diah Pitaloka menekankan bahwa Kemendag memiliki peran vital, tidak hanya dalam menjaga perdagangan domestik tetapi juga dalam merespons dinamika geoekonomi global. Ia bahkan mendesak pemerintah melakukan realokasi anggaran agar Kemendag dapat bekerja lebih maksimal. “Kemendag harus didukung untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga stabilitas harga, dan memastikan ketersediaan pasokan barang pokok,” tegasnya.

Dengan dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, Kemendag berharap strategi optimalisasi anggaran 2026 dapat berjalan efektif. Program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan ekspor, serta pemberdayaan UMKM diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus menjaga ketahanan Indonesia menghadapi tantangan global.

“Pada akhirnya, setiap rupiah anggaran yang dikelola Kemendag harus memberi manfaat nyata bagi rakyat. Itulah semangat yang kami bawa dalam raker bersama Komisi VI DPR RI kali ini,” pungkas Mendag Busan.  (Ali)