Obsessionnews.com — Mewujudkan kabupaten dan kota yang layak bagi anak-anak bukan sekadar membangun tempat yang nyaman dihuni, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang membuat anak merasa bahagia, terlindungi, dan tumbuh secara optimal. Pesan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat menghadiri Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025 di Auditorium Kemenag KH. M. Rasjidi, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Di hadapan para kepala daerah, tokoh nasional, dan perwakilan lembaga negara, Pratikno menegaskan bahwa konsep Kabupaten/Kota Layak Anak tidak boleh berhenti pada label atau pencapaian administratif semata. Lebih dari itu, daerah harus menjadi ruang hidup yang liveable—nyaman untuk dihuni—dan sekaligus lovable, yaitu membuat anak-anak merasa disayangi, dihargai, dan senang tinggal di dalamnya.

“Betapa pentingnya membangun kabupaten dan kota yang ramah anak. Daerah yang liveable sekaligus lovable bagi anak-anak dan juga bagi kita semua,” ujar Menko PMK, membuka sambutannya.

Pratikno mengingatkan, tantangan mewujudkan daerah ramah anak di era sekarang jauh lebih kompleks dibanding satu atau dua dekade lalu. Salah satunya datang dari perubahan pola interaksi sosial akibat revolusi digital. Berdasarkan data terbaru, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 7,5 jam per hari di depan layar.

Situasi ini, menurutnya, membuat interaksi langsung dalam keluarga semakin menurun. “Keluarga bisa duduk bersama di meja makan, tetapi tidak berinteraksi karena masing-masing memegang gawai. Anak tidak mau makan, lalu diberi gadget. Bahkan anak di bawah dua tahun sudah terekspos layar,” ungkapnya prihatin.

Fenomena ini bukan hanya mengubah kebiasaan, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis dan keterampilan sosial anak. Anak kehilangan pengalaman eksplorasi nyata, permainan fisik, dan interaksi sosial tatap muka yang krusial untuk tumbuh kembang optimal.

“Layar bukanlah dunia nyata. Kita melihat banyak persoalan psikologis anak akibat paparan berlebihan terhadap gawai,” tegas Pratikno.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Menko PMK menekankan pentingnya menyediakan alternatif yang sehat dan menyenangkan bagi anak-anak di dunia nyata. Ruang bermain, taman kota, jalur sepeda, dan ruang terbuka hijau di permukiman harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, membatasi penggunaan gawai tidak cukup hanya dengan melarang atau mengatur waktu. Anak-anak perlu disuguhi pilihan aktivitas yang menarik di luar layar. Infrastruktur ramah anak, baik di pusat kota maupun di pelosok desa, menjadi kunci untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia digital dan pengalaman langsung.

Pratikno juga mengingatkan bahwa kondisi di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak daerah, terutama kabupaten, belum memiliki fasilitas memadai yang benar-benar ramah anak. Karena itu, ia mendorong para kepala daerah untuk mempercepat pembangunan sarana yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, kreatif, dan aman.

“Kita harus sama-sama mengendalikan penggunaan digital, tetapi juga memberikan solusi. Bangun kabupaten/kota ramah anak—bukan hanya liveable city, tapi lovable city,” ujarnya.

Acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025 ini menjadi momen untuk memberikan apresiasi kepada daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penghargaan dibagi menjadi beberapa kategori: Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.

Untuk kategori tertinggi, Utama, sebanyak 22 daerah berhasil meraih predikat tersebut, di antaranya Kota Denpasar, Kota Probolinggo, Kota Balikpapan, Kabupaten Tulungagung, Kota Semarang, Kota Jambi, Kabupaten Bantul, Kota Jakarta Pusat, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Siak, Kota Tangerang Selatan, Kota Madiun, Kota Yogyakarta, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sragen.

Selain itu, diberikan juga penghargaan Provinsi Layak Anak 2025 kepada 13 provinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Lampung, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatra Barat.

Penganugerahan ini turut dihadiri oleh Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Kemendukbangga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Kepala BNPT Eddy Hartono, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait. Kehadiran para kepala daerah penerima penghargaan menjadi bukti bahwa komitmen membangun daerah ramah anak bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab kolektif di daerah.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, penghargaan diberikan tidak semata sebagai bentuk pengakuan, tetapi juga sebagai dorongan agar daerah-daerah lain ikut berbenah. Sebab, mewujudkan kabupaten/kota layak anak sejatinya adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih akan menjadi generasi yang kuat, kreatif, dan berkarakter.

Pratikno menutup pesannya dengan mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandang. Kabupaten/kota layak anak bukan sekadar status administratif atau pencapaian pembangunan fisik, melainkan komitmen moral dan sosial untuk menghadirkan ruang hidup yang memanusiakan anak.

“Anak-anak kita adalah masa depan. Tugas kita bukan hanya memastikan mereka hidup, tetapi membuat mereka ingin hidup di tempat ini—tempat yang membuat mereka merasa dicintai,” pungkasnya.  (Ali)