Obsessionnews.com —Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M dan Persiapan Haji Tahun 1447 H/2026 M, pada Rabu (24/7/2025), secara hybrid dari Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito, tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan ibadah haji tahun ini serta mempercepat langkah persiapan penyelenggaraan tahun depan.

Dalam sambutannya, Warsito menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Agama dan Badan Pelaksana (BP) Haji, atas kerja keras dalam menyukseskan penyelenggaraan haji 1446 H. Namun demikian, ia menekankan pentingnya proses evaluasi yang menyeluruh sebagai pijakan untuk perbaikan.

“Penyelenggaraan haji berskala besar tidak luput dari tantangan dan kompleksitas teknis. Maka dari itu, evaluasi menyeluruh menjadi keharusan untuk menjamin peningkatan kualitas dan profesionalitas layanan,”tegas Warsito.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko PMK berkomitmen menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan lintas sektor. Ini mencakup pemantauan langsung ke lapangan, pembahasan kebijakan, serta mendorong penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan haji nasional.

Deputi Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji, Puji Raharjo, memaparkan bahwa persiapan penyelenggaraan Haji 1447 H telah dimulai sejak Juni 2025, jauh lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu langkah prioritas adalah percepatan pemesanan tenda jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.

Hal teknis lain juga mulai digarap, termasuk akomodasi, transportasi udara, pelunasan biaya, serta pengkajian alternatif bandara embarkasi dan debarkasi untuk meningkatkan efisiensi mobilitas jamaah.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menegaskan bahwa setiap dinamika lapangan akan disikapi secara bijak.

“Segala kendala adalah tanggung jawab kami. Tidak ada saling menyalahkan. Yang penting sekarang adalah fokus pada penyempurnaan layanan,”ujarnya.

Hilman menyoroti urgensi regulasi multiyears dan penguatan sistem data jamaah, serta mengkritisi praktik monopoli layanan oleh syarikah di Arab Saudi yang berisiko menurunkan kualitas layanan. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi negara dengan biaya haji paling rendah di dunia, bahkan di bawah Bangladesh.

Sorotan tajam juga datang dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Liliek Marhaendro Susilo, yang melaporkan bahwa sekitar 80 persen jamaah haji memiliki penyakit penyerta (komorbid). Kondisi ini menuntut sistem layanan kesehatan yang lebih adaptif dan berstandar tinggi.

Namun, tantangan nyata masih dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan izin operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), penindakan sweeping oleh otoritas Arab Saudi hingga keterlambatan pelatihan petugas kesehatan, terutama akibat tambahan kuota mendadak

Dalam dimensi hubungan luar negeri, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, Ahrul Tsani Fathurrahman, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji adalah bagian dari diplomasi utama Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

“Setiap komunikasi resmi dengan Arab Saudi dilakukan melalui nota diplomatik, untuk menjamin kekuatan posisi Indonesia dalam perundingan,”jelas Ahrul.

Isu-isu utama seperti kuota haji, layanan kesehatan, sistem Smartpass, hingga rencana pembangunan Kampung Haji menjadi perhatian khusus dan terus diperjuangkan melalui jalur Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi (DKT) yang langsung dipimpin Presiden RI dan Raja Arab Saudi.

Kemlu juga turut mengawal perlindungan jamaah, termasuk proses penyembelihan DAM yang masih menghadapi kendala administratif.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi, menekankan pentingnya diversifikasi dan optimalisasi bandara embarkasi. Namun hingga kini, Bandara Taif belum dapat dimanfaatkan karena keterbatasan spesifikasi runway yang belum memadai untuk pesawat berbadan besar.

Seluruh catatan evaluatif dan masukan dari kementerian dan lembaga peserta rapat akan dijadikan bahan perumusan kebijakan nasional penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M.

Kemenko PMK juga mendorong percepatan penandatanganan MoU teknis antara Sekjen Kemenag dan Sestama BP Haji, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam masa transisi menuju sistem yang lebih baik, sambil menanti pembahasan RUU Haji dan Umrah yang baru.

Turut hadir dalam rapat ini Plt. Deputi Layanan Haji Luar Negeri BP Haji Hasan Affandi, Deputi Investasi Langsung BPKH Anas, Direktur Angkutan Udara Kemenhub Agustinus Budi, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Rikie, Kasubdit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut Ditjen Imigrasi Jerry Risnandar Saktinegara, Kepala Divisi PT Angkasa Pura Indonesia I Wayan Ova, Asdep Bina Keagamaan Kemenko PMK Asep Sunandar, Asdep Penguatan Budi Pekerti Kemenko PMK Gatot Hendrarto, serta perwakilan dan pejabat teknis dari instansi terkait lainnya.

Rapat evaluasi ini menandai langkah awal penting menuju penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib, efisien, dan bermartabat. Kemenko PMK menegaskan akan terus memperkuat fungsi koordinasi antarlembaga, serta mendorong kebijakan progresif demi peningkatan kualitas pelayanan jamaah Indonesia. (Ali)