Obsessionnews.com - Pemerintah mulai menata ulang secara menyeluruh arah kebijakan pendidikan karakter nasional sebagai respon terhadap tantangan zaman yang semakin kompleks. Bukan hanya urusan sekolah, penguatan karakter bangsa kini menjadi agenda bersama seluruh ekosistem nasional dari kementerian hingga keluarga.

Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa yang digelar Kemenko PMK, Rabu (9/7/2025), dan dihadiri lintas kementerian/lembaga serta tokoh strategis pendidikan dan sosial budaya.

“Pendidikan karakter tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah, tapi juga keluarga, media, masyarakat sipil, hingga dunia usaha,” ujar Deputi Kemenko PMK Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito.

Warsito menekankan bahwa arah baru ini bukan hanya menilai keberhasilan dari sisi nilai ujian, tapi dari sejauh mana siswa dan warga negara mampu menjadi manusia berintegritas, bertoleransi, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

Salah satu sorotan dalam rapat ini adalah evaluasi terhadap implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pemerintah menilai perlu adanya reformulasi dan perluasan ruang lingkup regulasi agar selaras dengan kondisi sosial, budaya digital, dan tantangan global saat ini.

“Kita perlu menyesuaikan arah kebijakan dengan profil generasi digital hari ini. Literasi karakter harus bersanding dengan literasi digital, agar anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan bermoral,” jelas Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kemendikdasmen.

Penguatan karakter kini tidak hanya melalui pelajaran formal, tetapi juga melalui profil pelajar Pancasila yang menyatu dalam rapor pendidikan. Fokusnya mencakup gotong royong, kemandirian, integritas, hingga iklim satuan pendidikan yang aman dan inklusif.

Mastuki dari Kemenag memaparkan keberhasilan madrasah dalam menanamkan nilai gotong royong, anti kekerasan, dan integritas. Tak hanya siswa, pembinaan karakter juga menyasar kalangan aparatur sipil negara (ASN), rektor, dan kepala wilayah melalui program moderasi beragama dan pelatihan kepemimpinan.

Sementara Sri Handoko Taruna dari Kemendagri menyoroti risiko ekstremisme digital di kalangan guru, mahasiswa, dan ASN. Menurutnya, lebih dari 90% daerah telah membentuk regulasi wawasan kebangsaan melalui PPWK.

“Kita harus merespons cepat pola infiltrasi ideologi ekstrem, terutama melalui media digital,” ujarnya.

Dari sisi perlindungan anak dan perempuan, Ratna Susianawati dari KemenPPPA mendorong penguatan nasionalisme anak sejak usia dini sebagai upaya mencegah paparan nilai-nilai asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa.

Rapat ini menjadi momen krusial untuk membangun strategi penguatan karakter yang adaptif dan holistik. Warsito menutup sesi dengan menggarisbawahi pentingnya keterpaduan lintas sektor.

“Kita tidak bisa membangun karakter hanya di ruang kelas. Karakter bangsa dibentuk di rumah, di sekolah, di media, di kantor pemerintahan, bahkan di pusat perbelanjaan. Ini adalah agenda nasional.”

Rencana ke depan mencakup penyusunan regulasi lintas bidang, pembentukan indikator karakter berbasis digital, serta integrasi nilai-nilai karakter dalam program kerja semua kementerian.

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga seperti BKKBN, Kemenkominfo, BPIP, Bappenas, dan Kemendiktisaintek. Mereka sepakat untuk menyatukan langkah memperkuat fondasi karakter bangsa yang siap menghadapi arus globalisasi tanpa kehilangan jati dirinya.

“Pendidikan karakter adalah pondasi untuk menghadapi abad 21. Jika ekonomi adalah mesin, maka karakter adalah kemudinya,” tegas salah satu peserta rapat.

Dengan semangat gotong royong, pemerintah optimistis bahwa Indonesia tidak hanya akan mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang kuat secara moral, nasionalis, dan berdaya saing global. (Ali)