Obsessionnews.com— Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi tulang punggung pembangunan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap kerja. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Vokasi dan Kemitraan Industri yang diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa (1/7/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Ojat Darojat, menyoroti urgensi pembenahan sistem vokasi yang masih belum optimal menjawab kebutuhan industri. Ia menyampaikan bahwa dari data yang dihimpun APINDO, sekitar 70 persen perusahaan di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami kesulitan dalam menemukan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai.

“Angka ini menjadi peringatan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama. Dunia usaha harus aktif masuk ke proses pendidikan,” ujar Ojat.

Ia menegaskan, pendidikan vokasi tak bisa berjalan sendiri. Dunia industri harus terlibat langsung, mulai dari merancang kurikulum, menyediakan fasilitas magang, hingga menjadi mitra dalam riset dan inovasi.

Untuk mewujudkan sinergi nyata, Kemenko PMK berencana menyusun regulasi baru yang memberi insentif bagi industri yang aktif bermitra dengan lembaga vokasi. Sanksi administratif juga akan diberlakukan bagi perusahaan besar yang abai terhadap pengembangan tenaga kerja lokal.

Langkah strategis lain yang tengah dipersiapkan adalah pembentukan konsorsium antar-SMK dan politeknik. Konsorsium ini akan memudahkan berbagi sumber daya seperti pengajar, laboratorium, hingga konten pembelajaran. Targetnya, cakupan kolaborasi vokasi yang saat ini hanya menyentuh 30 persen, bisa ditingkatkan menjadi 60 persen dalam dua tahun ke depan.

“Kita ingin kerja sama ini tumbuh karena kebutuhan riil di lapangan, bukan semata program pusat,” jelas Ojat.

Rapat juga mengupas tuntas soal kekurangan guru produktif di SMK. Saat ini hanya 20 persen guru yang memiliki keahlian teknis di bidangnya. Sebagai solusi, Kemenko PMK akan mempercepat skema rekrutmen guru dari kalangan dosen politeknik dan lulusan PPG vokasi.

Sementara itu, Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) juga akan dievaluasi oleh tim independen. Tujuannya adalah memastikan keberadaan TKDV benar-benar berdampak pada penguatan konektivitas antara sekolah vokasi dan dunia kerja di daerah masing-masing.

Di ranah internasional, kemitraan dengan China–Indonesia TVET Industry-Education Alliance (CITIEA) juga menjadi fokus pembahasan. Proyek kerja sama ini telah menggandeng 49 politeknik Indonesia, 80 institusi pendidikan tinggi China, dan 18 perusahaan Tiongkok. Sejumlah agenda kerja sama telah disusun, antara lain pendirian Modern Craftsman Academy di Kalimantan dan Sulawesi, pengembangan pusat riset bersama, hingga program pelatihan dosen dan beasiswa untuk mahasiswa vokasi Indonesia.

“Kita akan bentuk tim lintas kementerian untuk menyederhanakan izin tenaga ahli asing, agar proses kolaborasi tidak terkendala hal administratif,” kata Ojat.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN, politeknik, universitas, pelaku industri nasional hingga mitra asing. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam membangun ekosistem pendidikan vokasi yang dinamis dan berorientasi masa depan.

Dengan pendekatan kolaboratif dan kebijakan yang terukur, pemerintah berharap lulusan pendidikan vokasi di Indonesia ke depan mampu menjadi penggerak produktivitas nasional yang adaptif, unggul, dan kompeten di tengah tantangan global..  (Ali)