Obsessionnews.com— Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa reformasi birokrasi di era digital tidak cukup hanya dilakukan dengan cepat. Lebih dari itu, birokrasi harus mampu menghasilkan kebijakan yang presisi, berdampak nyata, dan efisien secara sistemik.

Hal ini disampaikan Pratikno saat membuka acara SENERGI (Sesi Energi dan Refleksi Kinerja) bertema Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko PMK, yang berlangsung di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta, pada Senin (30/6/2025).

“Kita terus berjuang menjadi smart ministry. Digitalisasi bukan sekadar alat administrasi harian, tapi juga untuk menghasilkan precision policy,” ujar Menko PMK.

Menurut Pratikno, precision policy mencakup ketepatan dalam tiga aspek penting yakni perencanaan (planning), penganggaran (budgeting), dan intervensi kebijakan (implementation).

“Kita tidak boleh hanya cepat, tapi harus tepat sasaran. Itulah esensi birokrasi cerdas. Tidak ada ruang untuk inefisiensi,” tegasnya.

Lebih jauh Pratikno juga menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem kerja birokrasi yang seimbang. Reformasi birokrasi bukan berarti bekerja lebih banyak, tetapi lebih cerdas, dengan waktu dan energi yang lebih terukur.

“Kita ingin birokrasi produktif tinggi, tapi juga bisa punya waktu untuk keluarga, sosial, dan diri sendiri. Jadi bukan sekadar work time, tapi juga ada family time dan me time,” imbuh Pratikno.

Pada acara ini turut hadir pula sebagai narasumber Plt. Asisten Deputi Kementerian PAN-RB, Kamaruddin, yang memaparkan arah Reformasi Birokrasi Tematik. Fokus utama saat ini adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, mendorong hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan kualitas dan akses layanan kesehatan.

Kamaruddin menekankan bahwa birokrasi tidak boleh hanya terlihat sibuk, tetapi harus mampu menunjukkan hasil konkret yang dirasakan masyarakat.

“Reformasi birokrasi tematik ini menuntut output yang nyata, bukan hanya prosedur. Kita harus menyasar langsung isu-isu strategis bangsa,” jelasnya.

Dengan pendekatan reformasi yang lebih manusiawi, cerdas, dan berbasis data, Menko PMK pun berharap Kemenko PMK dapat menjadi pelopor birokrasi unggul yang bukan hanya cepat, tapi juga tepat dan berdampak. (Ali)