Kemenko PMK Dorong Sinergi Aksi Peringatan Dini, Ubah Strategi Penanggulangan Bencana dari Responsif ke Antisipatif

Kemenko PMK Dorong Sinergi Aksi Peringatan Dini, Ubah Strategi Penanggulangan Bencana dari Responsif ke Antisipatif
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK , Lilik Kurniawan (Foto Dok. Humas Kemenko PMK)

Obsessionnews.com – Menghadapi makin kompleksnya risiko bencana di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan pentingnya pendekatan baru yang lebih antisipatif, sistematis, dan kolaboratif.

Melalui pertemuan strategis lintas kementerian/lembaga yang digelar di Ruang Heritage, Kantor Kemenko PMK, Kamis (26/6), pemerintah memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) sebagai bagian dari reformasi kebijakan mitigasi bencana nasional.

“Kita tak bisa lagi hanya mengandalkan aksi setelah bencana terjadi. Kita harus bergerak sebelum bencana datang,” tegas Lilik Kurniawan, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK.

Sepanjang tahun 2024, tercatat 2.093 kejadian bencana, dengan banjir sebagai yang paling dominan, menyumbang 51% dari total kejadian. Ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem peringatan dini dan langkah antisipatif harus diperkuat di semua lini.

Konsep AMPD (Aksi Merespon Peringatan Dini) dikembangkan sebagai formula kolaboratif yang mengintegrasikan antara lain Sistem peringatan dini yang akurat dan cepat, Aksi dini konkret di tingkat pusat dan daerah serta Pendanaan siap pakai untuk respons cepat.

“Pendekatan ini bukan hanya teknis, tapi bagian dari komitmen nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-8: mitigasi dan penanggulangan bencana yang terencana, terukur, dan inklusif,” tambah Lilik.

Pertemuan juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana, alokasi anggaran yang memadai untuk mitigasi, serta kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan lembaga donor internasional.

Kemenko PMK menegaskan bahwa semua kebijakan pembangunan, baik pusat maupun daerah, harus menyertakan faktor risiko bencana dalam perencanaannya, agar tidak menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat—terutama kelompok rentan.

Dihadiri lebih dari 150 peserta dari berbagai kementerian/lembaga dan mitra pembangunan, forum ini menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem kebencanaan nasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap dampak perubahan iklim serta dinamika sosial ekonomi.

Peringatan dini tak boleh berhenti di sirene dan data. Harus ada aksi nyata di lapangan—cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.  (Ali)