Jakarta, Obsessionnews.com — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah nasional menuju target 2030. Langkah ini mencakup penguatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, serta perluasan kemitraan lintas sektor untuk menciptakan sistem persampahan yang lebih terpadu, tangguh, dan berkelanjutan.

Komitmen ini ditegaskan dalam forum International Conference Infrastructure (ICI) 2025, yang digelar di Jakarta, Kamis (12/6). Dalam diskusi tematik bertajuk From Waste to Resources Kementerian PU menekankan pentingnya pendekatan baru yang menempatkan sampah bukan sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menjelaskan bahwa hingga saat ini, baru sekitar 49% kawasan permukiman yang terlayani sistem pengangkutan sampah. Dari 137.000 ton sampah yang dikumpulkan setiap hari, sebagian besar masih dibuang langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa proses pemilahan.

“Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern, kita perlu solusi sistemik berbasis data, inovasi teknologi, serta pembiayaan yang fleksibel. Transformasi ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga perubahan cara pandang,” ujar Dewi.

Sejumlah strategi tengah didorong, mulai dari digitalisasi sistem manajemen persampahan melalui platform e-Sampah dan teknologi Internet of Things (IoT), hingga penerapan konsep Smart Waste Tracking System. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat pendekatan ekonomi sirkular dengan mengembangkan fasilitas pengolahan seperti Waste to Energy (WTE) dan Refuse Derived Fuel (RDF).

Skema pembiayaan kreatif menjadi elemen penting dalam mendorong percepatan. Pemerintah membuka peluang kerja sama melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Business to Business (B2B), hingga Kerja Sama Operasional (KSO) untuk memperluas sumber pendanaan dan mengurangi ketergantungan pada APBN.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kunci keberhasilan ada pada sinergi—antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi adalah fondasi dari sistem yang efisien dan inklusif,” tambah Dewi.

Kementerian PU juga terus memperluas cakupan program reguler, seperti pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional, Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS-3R), hingga program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Sementara dalam program khusus, Kementerian menginisiasi pemanfaatan plastik sebagai campuran aspal dan pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebagai bagian dari transisi energi bersih.

Menteri PU, Dody Hanggodo, sebelumnya menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah bagian penting dari agenda nasional dalam menghadapi krisis iklim dan urbanisasi yang semakin cepat.

“Dengan pengelolaan yang terintegrasi, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, daya saing kota, dan masa depan generasi mendatang,” ujar Dody.

Transformasi sistem persampahan ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk membangun kota-kota yang layak huni, tangguh, dan inklusif—selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan target net zero emission 2060. (IwanLubisON)