Obsessionnews.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong sinergi lintas sektor untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor digital, khususnya bagi pelaku ekonomi informal. Hal ini menjadi fokus utama dalam kegiatan Simposium Integrasi Kebijakan Pengembangan SDM dan Sektor Informal Digital yang digelar di Hotel Pullman Jakarta, pada Rabu (11/6/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK,Ojat Darojat, dalam sambutan pembukaannya menekankan bahwa pelaku ekonomi digital informal memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Melalui digitalisasi, pelaku usaha informal dapat memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, hingga menciptakan inovasi.

“Momentum simposium ini penting untuk merumuskan langkah-langkah implementatif agar sektor ini menjadi soko guru ekonomi ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator PMK Pratikno dalam arahannya menyampaikan bahwa Indonesia tengah menghadapi paradoks digital—ekonomi digital tumbuh pesat, namun kesenjangan keterampilan digital masih menjadi tantangan besar.

“Kita tidak bisa hanya bangga pada pertumbuhan ekonomi digital. Kita harus sigap menutup kesenjangan talenta. Ini membutuhkan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi lintas sektor,” tegasnya.

Menko PMK memaparkan lima langkah strategis penguatan SDM digital nasional yakni: transformasi sistem pendidikan digital, percepatan pembangunan platform talenta digital nasional, penguatan ekosistem inovasi dan kewirausahaan digital, kolaborasi multipihak, dan penguatan tata kelola untuk keberlanjutan jangka panjang.

“Pemerintah harus menjadi fasilitator, bukan pelaku tunggal. Peran industri dan akademisi sangat krusial dalam investasi masa depan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyoroti pentingnya kecakapan dalam memanfaatkan AI secara bijak dan produktif, terutama bagi pelaku digital informal seperti content creator, reseller online, dan pengemudi aplikasi daring.

Ia menyampaikan bahwa pendidikan tinggi perlu merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan AI dan digital marketing, sekaligus membuka akses mikro-kredensial untuk pelaku informal agar keterampilan mereka mendapat pengakuan formal.

“Kampus komunitas bisa menjadi jembatan bagi keterampilan informal menuju sertifikasi formal. Ini penting untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha digital informal,” jelas Stella.

Simposium ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, termasuk Kemenparekraf, lembaga riset seperti CELIOS, CSIS, SMERU, serta perwakilan industri digital seperti Grab dan LinkedIn.

Peserta dari kalangan birokrat, akademisi, dan pelaku industri terlibat aktif dalam sesi Collaborative Working Group, guna menyusun rekomendasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengembangan SDM digital informal Indonesia.  (Ali)