Obsessionnews.com - Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong perdagangan berkelanjutan yang inklusif di hadapan para menteri perdagangan negara-negara APEC. Penegasan ini disampaikan Mendag Busan dalam Sesi III Pertemuan Para Menteri Perdagangan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC Ministers Responsible for Trade/APEC MRT) 2025 di Jeju, Korea Selatan, pada Jumat, (16/5).

Dalam Sesi III APEC MRT 2025 bertema "Kemakmuran Melalui Perdagangan Berkelanjutan", Indonesia menolak kebijakan yang berpotensi menjadi hambatan terselubung bagi negara berkembang. 

“Indonesia siap untuk terus bekerja sama dengan seluruh mitra dalam mewujudkan visi bersama, yaitu perdagangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kerja sama dan kolaborasi merupakan kunci untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan kemitraan yang setara dalam mewujudkan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Mendag Busan.

Mendag Busan berharap, upaya perdagangan berkelanjutan tidak menjadi hambatan terselubung yang merugikan ekonomi berkembang. Ia pun menyerukan dialog yang terbuka, transparan, dan inklusif untuk menghindari potensi proteksionisme modern yang tidak diinginkan. Untuk itu, penguatan kapasitas para pemangku kepentingan menjadi elemen yang sangat penting. Perdagangan berkelanjutan menjadi salah satu solusi yang diusung bersama, terlebih saat dunia ada di persimpangan yang menentukan. Perubahan iklim, fragmentasi geopolitik, dan ketimpangan sosial yang semakin tajam memberikan tekanan nyata terhadap tatanan ekonomi global. Krisis yang saling berkaitan ini menuntut komitmen bersama, semangat kolaborasi, serta inovasi yang berkelanjutan.

"Agenda keberlanjutan harus jadi pemersatu, bukan pembatas. Kami menolak segala bentuk proteksionisme modern yang diskriminatif," tegasnya. 

Mendag Busan menambahkan, Indonesia telah mencapai kemajuan dalam tata kelola lingkungan hidup. Hingga Desember 2024, Indonesia telah melakukan restorasi lahan gambut seluas 1,6 juta hektare di luas konsensi dan rehabilitasi mangrove sebanyak 150.000 hektare.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia meyakini keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab nasional semata, melainkan mandat global yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama internasional yang inklusif dan berkeadilan. Indonesia telah mewujudkan komitmen ini melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk persiapan pembentukan Badan Karbon Nasional,” urai Mendag Busan.

Selain itu, lanjut Mendag Busan, Indonesia telah melakukan inovasi dan pengembangan dalam melindungi lingkungan hidup dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Di antaranya dengan meluncurkan Bursa Karbon Nasional pertama di bawah pengawasan OJK pada 2023 yang menyediakan insentif berbasis pasar bagi upaya penurunan emisi. Selain itu, Indonesia juga terus mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan target pembangunan lebih dari 32.000 stasiun pengisian daya kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada 2030 yang saat ini tercatat lebih dari 3.300 stasiun telah beroperasi.

“Indonesia percaya, keberlanjutan dan perdagangan harus saling mendukung. Kebijakan lingkungan yang diterapkan dengan tepat dapat menjadi katalis inovasi, mendorong ketangguhan ekonomi, serta membuka peluang baru dalam rantai pasok global,” pungkas Mendag Busan.  (Ali)