Upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran daerah. Banyak tantangan pendidikan muncul dari kesenjangan akses, mutu, hingga relevansi antarwilayah. Karena itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan di tingkat lokal menjadi semakin penting, dan hal inilah yang menjadi fokus utama dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2025 yang resmi dibuka di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Forum tahunan ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan daerah, sebagai ruang konsolidasi strategi dan pertukaran praktik baik demi mendorong transformasi pendidikan yang lebih merata, adil, dan inklusif.

Diprakarsai oleh Lingkar Daerah Belajar (LDB), KPI menjadi ajang untuk memperkuat jejaring kolaboratif antara pemerintah daerah, pendidik, pelaku usaha, komunitas, masyarakat sipil, dan anak-anak sebagai subjek utama dalam proses pendidikan.

Dalam sambutannya, Najelaa Shihab selaku Dewan Penasihat LDB, menekankan pentingnya pendekatan yang beragam dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional. Menurutnya, perubahan tidak bisa mengandalkan pola seragam atau terpusat. “Kolaborasi berbagai pihak adalah fondasi dari ekosistem pendidikan yang hidup dan relevan,” ujarnya.

Ia juga menyebut konferensi ini sebagai ruang belajar bersama yang mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor. “Banyak kebijakan dan inovasi tumbuh dari pengalaman daerah, dan dampaknya telah terasa luas karena dilakukan bersama,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, selaku tuan rumah penyelenggaraan KPI tahun ini, menyampaikan bahwa Jakarta terus berkomitmen menjadi bagian dari gerakan kolaboratif antarwilayah. Ia menilai proses saling belajar antar daerah menjadi elemen penting dalam mempercepat perubahan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Rangkaian kegiatan KPI meliputi diskusi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan anak, lokakarya, pameran inovasi pendidikan, serta sesi interaktif bersama anak-anak. Forum ini juga dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian, termasuk Kemendagri, Kemendikbudristek, KemenPPPA, Kemkominfo, dan Kemenag, serta didukung oleh berbagai kantor wilayah Kemenag.

Partisipasi luas dari organisasi masyarakat sipil, pelaku industri, dan komunitas lokal menggarisbawahi bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Daya dorong terbesar justru tumbuh dari kerja bersama yang dilandasi kebutuhan dan pengalaman nyata di daerah. KPI menjadi ruang yang mempertemukan semangat tersebut.Angie