Obsessionnews.com – Temuan ladang ganja di  kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan alarm untuk kawasan konservasi. Adanya larangan drone di kawasan Bromo bahkan dicurigai untuk mengamankan areal tersebut. Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti fenomena ini.

Menurutnya, terkuaknya ladang ganja di Bromo menjadi bukti lemahnya pengawasan di kawasan konservasi. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan Balai Besar TNBTS, untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan lahan yang dapat merusak lingkungan dan mencoreng citra pariwisata Indonesia.

Baca Juga:
Makan Kue Ganja di Thailand, Bocah 3 Tahun Dilarikan ke RS

"Penemuan ladang ganja di kawasan konservasi harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki," tegas Novita Hardini, dalam keterangan resminya, Jumat (21/3).

Meskipun lokasi ladang ganja ini berada di luar jalur wisata utama, dampaknya tetap bisa menimbulkan persepsi buruk terhadap sektor pariwisata, khususnya di Bromo. Oleh karena itu, politisi fraksi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta aparat penegak hukum untuk memastikan kawasan wisata tetap aman dan kondusif.

Baca Juga:
Hutan dan Lahan di Kawasan Savana Widodaren Bromo Alami Kebakaran

Legislator perempuan satu-sarunya dari dapil 7 Jawa Timur itu menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI saat ini tengah menyusun RUU Kepariwisataan, yang bertujuan memperkuat pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun kasus ini lebih menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata tetap harus berperan aktif dalam menjaga citra destinasi wisata. Politisi asal Trenggalek itupun meminta kementrian Pariwisata untuk memastikan sistem keamanan yang lebih ketat di seluruh kawasan wisata untuk mencegah kegiatan ilegal. Tak sampai disitu Novita Hardini juga meminta agar kementrian pariwisata mampu mengelola narasi dan promosi pariwisata agar tetap menarik bagi wisatawan meskipun ada insiden seperti ini.

"Pariwisata yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan merusak kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata kita," tuturnya. (Erwin)