Obsessionnews.com - Sebagai perpanjangan tangan kepentingan daerah di pusat, DPD RI dalam kepemimpinan Sultan juga selalu menjaga sinergitas dengan kebijakan pemerintah pusat. Misalnya, ketika Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan surat  yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran, ia menyikapinya secara bijak dengan mengapresiasi upaya Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah presiden dalam melakukan efisiensi anggaran dalam sistem pemerintahan adalah guna memastikan pengalokasian anggaran yang cukup dan tepat sasaran pada program program prioritas.

Sultan menilai, efisiensi anggaran merupakan budaya yang patut dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah. “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” kata Sultan.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan efisiensi anggaran tersebut menjadi hal yang cukup menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo yang mencapai 81 persen pada 100 hari kerja pertamanya. “Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah seorang kepala pemerintahan RI melakukan terobosan yang sangat berani seperti ini,” katanya. 

Baca Juga:
Sultan Baktiar Najamudin, Bertekad Membangun Parlemen yang Efektif, Kolaboratif dan Inklusif

Meski demikian, Sultan meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak menyebabkan performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat menjadi terganggu. “Kami berharap kepada semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi Presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan akan menentukan kualitas penyelenggaraan program strategis pemerintah, seperti makan bergizi gratis,” ujarnya.

Untuk itu, ia juga mengingatkan efisiensi anggaran yang tepat perlu diikuti dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan. “Efisiensi biasanya identik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Selain efisiensi anggaran, Sultan juga menegaskan bahwa lembaganya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai. Ia menilai hal itu sangat penting untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menghadapi Indonesia Emas 2045. “DPD RI mengajak turut berpartisipasi melakukan semua pihak untuk mengawasi program ini agar berjalan sesuai harapan,” ucapnya. Ia menyampaikan, DPD RI melalui Komite III akan mengawasi kesiapan di daerah dalam pelaksanaan program MBG maupun menemukan potensi-potensi penyelewengan dari permasalahan di kemudian hari. (Rud/MO)