Obsessionnews.com  – Pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan tidak elitis, tetapi inklusif. Badan yang mengelola pendanaan awal mencapai Rp336 triliun diharapkan membawa dampak bagi perekonomian nasional, dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Selatan Azka Aufary Ramli berharap, Danantara membawa implikasi pada dunia usaha. Khususnya penggerak UMKM.

“Saya melihat penting untuk memastikan bahwa Danantara dikelola secara profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi dunia usaha, khususnya bagi pengusaha muda dan UMKM,” ujarnya.

Danantara dibentuk untuk mengoptimalkan aset negara, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menarik investasi dalam skala besar. Pemerintah berharap badan ini menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, industri, dan sektor strategis lainnya.

Dengan model bisnis yang berorientasi pada investasi jangka panjang, Danantara diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan dampak luas bagi
ekosistem bisnis di Indonesia.

“Sebagai organisasi (HIPPI) yang menaungi ribuan pengusaha muda pribumi, kami mempertanyakan
sejauh mana Danantara akan membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Apakah ini akan menjadi kendaraan ekonomi yang inklusif, atau hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite?” seloroh Azka.

Danantara akan mengelola aset negara, termasuk kepemilikan di BUMN strategis, dan mengalokasikan dana ke proyek-proyek investasi. Salah satu mekanisme yang diusung adalah melalui kemitraan dengan investor global maupun domestik.

Namun demikian, tantangan utama terletak pada tata kelola. Seberapa profesional Danantara dalam
menjalankan mandatnya, Seberapa independen keputusan investasi yang dibuat dan Seberapa besar
transparansi dalam pengelolaan dana publik ini, menjadi kumpulan pertanyaan yang perlu dijawab
pemerintah.

Azka menekanan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, independen, dan transparan. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa badan investasi yang dikelola dengan baik dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi. Sebaliknya, jika tidak dijalankan dengan prinsip good governance, badan investasi atau SWF berisiko menjadi alat kepentingan politik semata.

Dirinya meminta Danantara mengedepankan independensi dalam pengambilan keputusan investasi, tanpa intervensi politik yang dapat menghambat objektivitas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan aset dan dana investasi, juga harus terjamin agar publik dan pelaku usaha memiliki kepercayaan terhadap institusi ini.

Tak kalah penting lagi, lanjut Azka, akuntabilitas penuh kepada masyarakat, dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor usaha.

"Sebagai pengusaha muda, kami ingin memastikan bahwa Danantara tidak menjadi ladang subur bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sudah terlalu sering dana besar dalam sejarah
pembangunan ekonomi Indonesia disalahgunakan demi kepentingan segelintir pihak," tuturnya.

Dia meminta adanya audit berkala oleh lembaga independen untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan Danantara. Selain itu, partisipasi publik dalam pengawasan perlu dikedepankan. Azka bahkan menilai, sistem seleksi kepemimpinan Danantara harus berbasis kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan kedekatan politik atau kepentingan kelompok tertentu.

”Saat ini, rasio pengusaha di Indonesia masih jauh di bawah negara maju, dengan hanya sekitar 3,4%
dari total populasi yang berwirausaha. Jika pemerintah serius ingin menjadikan Indonesia sebagai
kekuatan ekonomi global, maka pemberdayaan pengusaha muda harus menjadi prioritas,” ujarnya. (Erwin)