Obsessionnews.com - Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung atau Mas Pram ditantang membenahi transportasi publik dalam 100 hari kerja. Tantangan sekaligus permintaan ini disampaikan oleh Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), MTI Jakarta, Timbel KPBB dan FDTJ pada Rabu (19/2).

Keempat organisasi menyampaikan sikap bertajuk "Pesan untuk Gubernur: Wujudkan Transportasi Jakarta yang Beradab dan Bermartabat." Mereka menilai kompleksitas tantangan transportasi perkotaan di Jakarta seperti kemacetan dan polusi harus masuk dalam prioritas 100 hari kerja.

Baca Juga:
Pram-Rano Tambah Subsidi Transjakarta

"Untuk dapat mengatasi tantangan tersebut harus mewujudkan ekosistem transportasi yang
mengandalkan transportasi publik. Dibutuhkan peningkatan infrastruktur transportasi perkotaan, fungsi kawasan, menumbuhkan budaya bepergian menggunakan angkutan umum massal, dan kesadaran untuk menurunkan emisi dari transportasi," kata Ketum Instran Budi Susandi.

Dikatakan, arah pembangunan transportasi di perkotaan seperti Jakarta sekarang ini dan untuk masa depan tak lepas dari peranan komitmen kepala daerah. Pram bersama Rano Karno alias Doel tentu menanggung tanggung jawab itu.

"Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung – Rano Karno, kerap mengangkat isu angkutan umum dan integrasi layanan transportasi wilayah sebagai bagian dari janji kampanye yang disosialisasikan untuk mengatasi ragam permasalahan kemacetan dan polusi udara di Jakarta,"  kata Budi.

"Realisasi visi pembangunan sektor transportasi memerlukan strategi komprehensif, termasuk
dalam hal regulasi, penganggaran, prioritas pembangunan tanpa meninggalkan
pembangunan sektor lain, serta implementasi kebijakan secara efektif," ujarnya. 

Pengembangan layanan transportasi perkotaan membutuhkan alokasi anggaran yang memadai. Namun, keberhasilan program pembangunan transportasi juga sangat bergantung pada regulasi dan
sektor prioritas yang akan diakomodir.

"Pesan ini kami sampaikan sebagai wujud kompetensi dan konsistensi kami dalam menyoroti permasalahan transportasi perkotaan di Jakarta sehingga menjadi resonansi bagi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam merancang pembenahan transportasi perkotaan di Jakarta ke depan," kata Budi.(Erwin)