Obsessionnews.com - Pemerintahan kita sudah menunjukkan watak militeristik dengan menempatkan perwira TNI/Polri aktif pada jabatan sipil. Kendati tidak mengejutkan, pengamat politik Ray Rangkuti menilai situasi ini cukup mengkhawatirkan. 

Selain mengangkat Mayjen TNI menjabat Dirut Bulog, pemerintah juga menunjuk dua jenderal Polri menjabat jabatan strategis di Kemendagri. Fakta ini menjadi indikator menguatnya peran militer dan polisi pada ranah sipil. Kondisi ini sudah pasti membawa dampak pada gaya pemerintahan ke depan.

Baca Juga:
Retreat Kepala Daerah Sebaiknya Ditiadakan, Hemat Anggaran dan Hindari Kesan Militeristik

“Makin menjauhkan semangat pengelolaan pemerintahan yang profesional dan sipil. Padahal, dua prinsip ini, merupakan basis utama pengelola pemerintahan di negara demokratis,” kata Ray, di Jakarta, Rabu (12/2).

“Makin jauhnya sipil dalam pengelolaan pemerintahan akan dapat mengubah budaya sipil dalam tata kelola negara. Dari budaya sipil ke budaya militer. Dan nuansa ke arah sana makin kental kala kita melihat para pejabat negara terlebih dahulu dilatih dengan retreat sebelum melaksanakan tugas kenegaraannya,” tambah Ray.

Dia juga menilai seolah TNI-Polri berkompetisi untuk mengirim perwira menduduki jabatan-jabatan eksekutif di lembaga atau instansi negara. Hal ini terjadi karena Presiden Prabowo Subianto tampak memfasilitasi.

“Tidak menutup kemungkinan, situasi ini akan membesar dengan instensitas yang makin tinggi. Kedua instansi negara ini menominasikan anggota atau mantan anggota mereka untuk masuk ke ranah eksekutif, lembaga atau instansi negara,” kata Ray.

Kalau situasi ini dibiarkan, kata Ray, membawa pengaruh buruk bagi pemerintahan ke depan. Khususnya pada daulat sipil dalam pemerintahan demokratis.

“Basis utama pengelola pemerintahan demokratis itu adalah sipil. Bukan militer atau sipil yang dipersenjatai (polisi). Sejurus itu, nuansa dan budaya pemerintahan sipil akan dapat tegerus berubah menjadi nuansa dan budaya militer,” kata dia. (Erwin)