Obsessionnews.com - Pemerintah diminta meniadakan program retreat untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, selama 21-28 Februari 2025. Program yang diadakan Kemendagri menjadi kontradiksi untuk dilaksanakan karena pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, peniadaan retreat kepala daerah bukan sebatas penting untuk penghematan, tetapi menjaga budaya sipil yang dialogis dan aspiratif. Terlebih pengelolaan pemerintahan sekarang ini kental dengan nuansa pendekatan aparat ditandai keterlibatan anggota militer dan polisi pada jabatan sipil.

Baca Juga:
Kepala Daerah yang Tak Bersengketa di MK Batal Dilantik 6 Februari

"Maka dengan itulah, kami menghimbau pemerintah, khususnya mendagri agar membatalkan rencana retreat kepala daerah terpilih 2024," kata Ray, di Jakarta, Rabu (12/2).

"Selain untuk menghemat dana negara, juga agar budaya sipil yang dialogisnya tetap terjaga. Justru budaya dialogis, apsiratif, transparan dan antikorupsi inilah yang harus ditekankan," sambung Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia.

Menurutnya, pelaksanaan retreat, seperti yang lebih dulu dilakukan kepada anggota Kabinet Merah Putih mengubah budaya sipil dalam tata kelola negara. Pejabat negara terlebih dulu dikumpulkan melalui retreat sebelum melaksanakan tugas kenegaraan.

Dia khawatir, budaya sipil dalam pemerintahan yang profesional tergerus secara sistematis dampak dari banyaknya jabatan sipil yang dijabat TNI dan Polri. Misalnya, jabatan Dirut Bulog yang kini dijabat perwira TNI aktif serta Sekjen dan Irjen Kemendagri yang dijabat dua jenderal polisi.
 
"Makin menjauhkan semangat pengelolaan pemerintahan yang profesional dan sipil. Padahal, dua prinsip ini, merupakan basis utama pengelola pemerintahan di negara demokratis," tuturnya.

Ray juga menyebut, pemerintahan sekarang ini sudah tampak menuju pada militeristik. Salah satu indikatornya dari pelaksanaan retreat kepala daerah.

"Makin jauhnya sipil dalam pengelolaan pemerintahan akan dapat mengubah budaya sipil dalam tata kelola negara. Dari budaya sipil ke budaya militer. Dan nuansa ke arah sana makin kental kala kita melihat para pejabat negara terlebih dahulu dilatih dengan retreat sebelum melaksanakan tugas kenegaraannya," ungkapnya. (Erwin)