Obsessionnews.com - Nasib transportasi publik kian mengkhawatirkan. Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, Teman Bus Yogya berhenti operasi. Menhub Dudy Purwagandhi hanya diam, sedangkan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sibuk dengan urusan seremonial.

Anggota Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas menilai berhentinya sederet angkutan publik seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat. Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi publik.

Baca Juga:
Pemerintah Abai Angkutan Umum, Subsidi Turun Lebih 50 Persen, Indonesia Emas 2045 Hanya Mimpi

“Menhubnya tidak berani bersikap, menkonya suka meresmikan,”kata Tyas menyorot kinerja pengelolaan transportasi publik dalam diskusi bertajuk “Darurat Keselamatan Transportasi”yang digelar MTI, di M Bloc Market, Jakarta, Kamis (23/1).

Turut hadir dalam diskusi tersebut Anggota Dewan Penasehat MTI Agus Pambagio, Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno, pengamat tata kota Nirwana Joga dan Ketua Umum MTI Tory Damantoro. 

Tyas mengaku menjadi salah satu masyarakat yang galau, bahkan skeptis melihat masa depan angkutan publik.“Saya galau kalau menteri teknisnya dipegang partai politik,”ujarnya.

Baca Juga:
Dampak Pengelolaan Buruk Transportasi Umum: Angka Putus Sekolah dan Pernikahan Dini Meningkat

Nirwono Joga yang hadir sebagai akademisi mengingatkan, kota-kota maju di dunia mengedepankan pengelolaan transportasi publik sebagai proyeksi pembangunan. Sebab, transportasi publik menjadi tulang punggung perekonomian. 

“Transportasi harus jadi kebutuhan dasar setiap kota. Wajib dan dasar sebagai kebutuhan,”kata Nirwono yang menyebutkan pula kota-kota besar di dunia sudah 80 persen terlayani angkutan publik.

Sedangkan kota-kota di Indonesia, lanjut Nirwono, mengalami tren menurunnya semangat menata kota dengan memperluas dan memperbaiki manajemen transportasi publik. Padahal kota masa depan harus berbasis transportasi umum.

Djoko Setijowarno turut memberikan pandangan yang senada. Dia mengingatkan adanya efek domino dari buruknya penataan transportasi. Minimnya akses angkutan membawa dampak pada tingginya inflasi. Bahkan di Jateng membawa dampak sosial tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini.

Menurutnya, ada 13 kementerian/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengeloaan transportasi publik. Selain Perhubungan dan Kementerian PU, Kementerian Perindustrian dan Keuangan juga memiliki tanggung jawab.

Tory mengingatkan bahwa perhatian akan tata kelola transportasi harus menjadi perhatian DPR, bukan hanya pemerintah pusat. Sebab parlemen berperan dalam mengalokasikan anggaran. Celakanya, baik pemerintah-DPR hanya bereaksi ketika terjadi kecelakaan besar, tidak substantif pada persoalan manajemen.

Agus Pambagio meminta AHY selaku menko berusia muda memiliki tanggung jawab besar dalam menata angkutan publik. Dia meminta peluang ini dimanfaatkan oleh Ketum Demokrat itu dengan memberi kinerja maksimal untuk publik.

“Tugas menko bukan hanya meresmikan proyek,”kata dia. (Erwin)