Obsessionnews.com - Tak terkelolanya transportasi umum dengan baik bisa membawa dampak pada pendidikan dan sosial. Minimnya akses transportasi di pedesaan bisa membuat anak putus sekolah. Hal ini bisa memicu meningkatnya pernikahan dini.

Pakar transportasi Djoko Setijowarno meminta pemerintah memerhatikan serius urusan transportasi. Bila perlu menjadikan transportasi sebagai program prioritas nasional, selain makan bergizi gratis (MBG).

Baca Juga:
Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Negara

"Transportasi umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat," kata Djoko, di Jakarta, Rabu (15/1).

"Di sejumlah wilayah di Jateng, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting," sambungnya.

Djoko mengapresiasi program MBG yang sekarang ini sedang digencarkan oleh pemerintah. MBG membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun pelaksanaannya harus selektif dan terencana, karena tidak harus semua siswa mendapatkan manfaat program tersebut.

Baca Juga:
Reformasi Total Tata Kelola Keselamatan Transportasi

Pelaksanaan MBG, kata Djoko, membuat anggaran pemerintah daerah untuk penataan transportasi umum tersedot. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan di Kementerian Perhubungan sudah tidak dilanjutkan. Begitu pula program stiumlan lain untuk membenahi angkutan umum.

Menurutnya, mengelola transportasi umum butuh kemauan politik yang tinggi. Pemerintah pusat diharapkan memberikan stimulan awal atau bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Angkutan Umum bagi daerah yang sudah secara mandiri menyelenggarakan angkutan umum. DAK diberikan agar pemenuhan kebutuhan angkutan umum di daerah tercukupi.

"Pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk penyelenggaaan angkutan umum di daerah. Pasalnya, data Kementerian ESDM (2012), menunjukkan 93 persen subsidi BBM dinikmati warga mampu (memiliki kendaraan pribadi). Sementara angkutan barang menikmati 4 persen dan angkutan umum cuma 3 persen," tuturnya. (Erwin)