Obsessionnews.com - PDIP belum membahas pengganti Hasto Kristiyanto yang telah menyandang status tersangka KPK sejak 24 Desember 2024. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai, posisi sekjen tak menjadi pembahasan internal partai yang pada 10 Januari 2025 memeringati HUT ke-52.

Said mengingatkan, posisi sekjen merupakan wewenang Ketum Megawati Soekarnoputri untuk menentukan. Hal itu menjadi aturan organisasi partai berlogo banteng moncong putih.

Baca Juga:
Ketua KPK Sebut Penggeledahan Rumah Hasto di Bekasi dan Kebagusan Sesuai Prosedur

"Memang harus diakui, suka tidak suka, AD/ART kami, konstitusi kami, mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1).

Said menyebutkan, kalaupun nantinya ada pergantian sekjen atau Hasto secara sukarela mundur dari jabatan, hal itu menjadi isu internal. "Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai," ungkapnya.

Baca Juga:
Rumah Hasto Digeledah, Tim Hukum PDIP Segera Tentukan Sikap

Dikatakan, PDIP tidak terganggu dengan status tersangka Hasto. Namun dia meminta KPK juga menghormati kesibukan Hasto mengurus acara HUT di Kantor DPP PDIP.

"Harus dihormati kesibukan Pak Hasto ketika menghadapi tanggal 10 Januari, hari ulang tahun partai," tuturnya.

Hasto diagendakan diperiksa pada Senin (6/1) namun minta penjadwalan ulang karena ada urusan kepartaian. KPK menyanggupi permintaan tersebut, dan belakangan menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi dan di Kebagusan. (Erwin)