Obsessionnews.com — Presiden RI Prabowo Subianto meluapkan kekesalannya terhadap vonis ringan terhadap koruptor. Prabowo meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin tak mendiamkan persoalan ini.

Prabowo menyorot hal itu bertepatan dengan momen vonis ringan Harvey Moeis dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara Rp300 triliun. Namun Pengadilan Tipikor Jakarta hanya menjatuhkan vonis 6,5 tahun. 

Baca Juga:
Tolak Maafkan Koruptor, Prabowo: Kembalikan yang Kau Curi

“Jaksa Agung naik banding tidak kau? Naik banding ya? Vonisnya ya 50 tahun gitu kira-kira ya,”kata Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12).

Prabowo menilai vonis rendah pelaku korupsi melukai rasa keadilan masyarakat. Dia juga meminta para hakim memerhatikan hal itu.

Baca Juga:
Tidak Lembek, Prabowo Masih Galak

“Kalau sudah jelas menyebabkan kerugian, terutama hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi, tetapi rakyat itu mengerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok ratusan triliun, vonisnya kok (hanya) sekian tahun,”keluh Prabowo.

Prabowo pun mengimbau Menteri Pemasyarakatan agar mengawasi potensi pemberian fasilitas di luar kewajaran kepada pelanggar hukum tersebut di penjara.

“Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, punya TV, tolong menteri pemasyarakatan,”tuturnya.

Baca Juga:
Vonis Harvey Moeis Tuai Polemik, KY Telisik Pelanggaran Etik Majelis Hakim

Prabowo mengatakan para pejabat pemerintahan dan aparat harus berbenah diri dan menyadari kesalahan yang ada selama ini. “Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian ratusan triliun vonisnya segitu. Ini melukai rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat. Dipukuli,”tandasnya.

Prabowo pun menegaskan di bawah kepemimpinannya, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih, di mana tidak ada kebocoran, markup, dan tindakan merugikan negara lainnya.

“Seluruh aparat, eselon, budaya markup, budaya penggelembungan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta ya 100 juta. Jangan dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita hilangkan,”ujar Prabowo.

Ia optimistis bahwa dengan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang baik, dampaknya akan positif ke penghasilan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara.

“Insya Allah dengan kita kelola baik, penghasilan untuk negara akan baik,”kata Prabowo. (Erwin)