Obsessionnews.com - Penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto disikapi beragam. Namun tak sedikit yang memberi penilaian negatif kepada KPK. Malahan, pengamat politik Ray Rangkuti memplesetkan KPK menjadi Komisi Pemberantasan (Warga) Kritis.

Ray menyimpulkan itu mengaitkannya  dengan isu yang beredar di tengah masyarakat. Dia meragukan KPK dengan komisioner yang baru di bawah komando Setyo Budiyanto bersikap independen. Terlebih, KPK setelah UU nya direvisi berada di bawah langsung presiden. 

Baca Juga:
Status Tersangka, Jadi Kado Natal Hasto Kristiyanto

“Sudah lama terdengar isu bahwa beberapa orang anggota atau pengurus PDIP jadi target hukum. Khususnya mereka yang terdengar bersuara kritis terhadap pemerintahan sebelumnya dan juga yang sekarang,” kata Ray, di Jakarta, Selasa (24/12).

Dia menyebut, penetapan tersangka Hasto yang muncul dengan beredarnya sprindik menguatkan sinyalemen tersebut. “Oleh karena itu, penetapan ini sendiri bukan sesuatu yang mengejutkan. Hal ini justru menguatkan isu yang sudah berkembang sebelumnya. Tinggal menunggu apakah model penegakan hukum seperti ini akan berlanjut kepada anggota/pengurus PDIP yang lainnya. Kita tunggu,” tutur Aktivis 98 itu.

Baca Juga:
Hasto Jadi Tersangka, KPK Jadi Alat Bungkam?

Ray menyinggung tidak independennya kerja KPK bukan hanya dari posisi lembaga hasil revisi. Dia menganggap komposisi para pimpinan periode 2024-2029 yang berasal dari polisi dan jaksa turut memperkuat argumentasi tersebut.

“Pimpinan KPK sekarang adalah anggota kepolisian. Dua komisioner lainnya adalah jaksa dan hakim. Dalam artian, KPK sekarang diisi orang-orang pemerintah. Setidaknya dari kepolisian dan kejaksaan. Khususnya komisioner dari kepolisian dan kejaksaan adalah komisioner yang dibesarkan dengan kultur kerja di bawah presiden,” katanya.

Baca Juga:
Terbitkan Sprindik Hasto, KPK Jangan Main Dagelan

Kentalnya politisasi dalam kasus Hasto, lanjut Ray, bisa dilihat dari serangkaian peristiwa yang melatari. Misalnya isu mendongkel Hasto dari posisi Sekjen PDIP. Hasto diketahui sudah dua periode menjabat posisi strategis di partai.

Ray juga menyinggung secara bobot, kasus buron Harun Masiku tak tergolong tinggi dibanding perkara-perkara lain yang mandek di KPK. Namun menjadi seksi karena  para pelakunya bukan lagi bagian dari orang yang sedang berkuasa. 

Menurut Ray, secara bobot, kasus Sahbirin Noor lebih kuat dibanding Harun Masiku. Bahkan jauh lebih kompleks karena Pengadilan Negeri Jaksel mengabulkan permohonan praperadilan eks Gubernur Kalsel itu. Namun Setyo Budiyanto memilih mengebut kasus Harun Masiku dengan menersangkakan Hasto.

Baca Juga:
Terbitkan Sprindik Hasto, KPK Jangan Main Dagelan

“Maka mengherankan kasus Hasto jadi prioritas komisioner KPK baru di tengah mereka dihadapkan pada kasus-kasus urgen lainnya. Seperti kasus Sahbirin Noor yang penetapan tersangkanya dibatalkan oleh PN Jaksel. Dan tentu saja banyak kasus besar lainnya baik dari segi kerugian negara maupun dari aspek kedekatannya kepada kekuasaan,” kata dia.

Ray juga menyoroti kasus Hasto menjadi unik karena KPK hingga kini belum mampu menangkap Harun Masiku. “Terasa ada yang melompat dalam kasus ini. Alur hukum logisnya adalah menangkap pelaku utama satu dan duanya, lalu menarget pelaku pendampingnya. Aktor kedua belum ditangkap, pelaku lainnya telah ditarget,” selorohnya.

Adanya kejanggalan-kejanggalan yang mengiringi kasus Hasto, Ray menyebut tak berlebihan KPK seperti menjadi servis penguasa. KPK menjadi alat untuk menarget kelompok-kelompok kritis.

“Langkah KPK ini seperti mengarah kepada apa yang disebutkan di awal yakni Komisi Pemberantasan (warga) Kritis. Komisi yang menargetkan kasus hukum bagi orang-orang kritis di luar kekuasaan dan kemungkinan akan lembek pada orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan,” kata Ray. (Erwin)