Obsessionnews.com - Wacana mengubah pilkada langsung menjadi perwakilan melalui DPRD dianggap jauh panggang dari api. Terlebih, pemerintah yang melontarkan wacana tersebut belum memiliki naskah akademik.

Peneliti senior BRIN Siti Zuhro menyebutkan, besarnya ongkos pilkada bukan alasan kuat untuk mengubah sistem pilkada. Dia menganggap wacana mengevaluasi pilkada sebatas celetukan atau kritik terhadap tingginya biaya yang tidak substantif.

Baca Juga:
Ganjar Pranowo: Pilkada Tak Langsung Wacana Biasa, Jangan Disikapi Reaktif

"Presiden Prabowo yang melontarkan wacana ini harusnya menyampaikan argumentasi yang kuat dan utuh sebagai literasi untuk rakyat," kata Siti, kepada Obsessionnews, di Jakarta, Sabtu (21/12).

Menurutnya, pemeo pilkada yakni, "yang menang lesu apalagi yang kalah," tak cukup kuat untuk meyakinkan publik menyerahkan hak pilihnya kepada DPRD.

Baca Juga:
Pilkada Langsung atau Perwakilan, Daulat Rakyat Vs Kepentingan Elite

"Itu hanya celetukan karena tak cukup kuat untuk mewacanakan agar RUU Pilkada masuk prolegnas, bahkan belum ada naskah akademiknya," kata dia. (Erwin)