Obsessionnews.com - Politisi PDIP TB Hasanuddin menegaskan eksistensi Partai Cokelat (Parcok) yang disuarakan partai bukan asal bunyi (asbun). Ada data terkait tersebut sehingga menjadi sikap DPP PDIP hingga mewacanakan perubahan strutkur Polri kembali di bawah TNI atau berada di bawah Mendagri.

Dia mengingatkan, DPP PDIP yang pertama kali yang menyuarakan cawe-cawe Parcok pada Pilkada 2024. Para kader banteng di Senayan turut menyuarakan itu. Dirinya menilai pula tak ada persoalan etik yang dilakukan kader banteng di Senayan ketika mengeritisi Parcok.

Baca Juga:
Eksistensi Partai Cokelat Kenapa Ditepis DPR?

"Yang menyampaikan pertama itu DPP dan pasti DPP punya data-data terjadinya hal-hal yang disampaikan itu," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12).

Adanya kader banteng yang menyentil eksistensi Parcok merembet ke DPR. MKD memproses laporan warga terhadap kader PDIP Yulius Setiarto yang menyuarakan hal itu melalui medsos.

Baca Juga:
Polri di Bawah Presiden, Perintah Konstitusi RI

Hasanuddin yang juga Wakil Ketua MKD menegaskan, tidak ada yang perlu dipersoalkan dari sikap Yulius. Sebab, sikap Yulius menjadi sikap Fraksi PDIP.

"Pak Yulius menyampaikan apa yang disampaikan oleh DPP, apa yang disampaikan oleh fraksi, selama fraksinyta tidak keberatan berarti ada kecocokan antara fraksi dan anggota fraksi. Jadi tidak bisa, sesungguhnya dipermasalahkan di MKD," kata dia. (Erwin)