Obsessionnews.com - Eks Dirdik KPK Setyo Budiyanto dicecar strategi pencegahan korupsi. Setyo yang menyusun makalah berjudul "Strategi Koordinasi Antarlembaga Guna Optimalisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" ditantang untuk membeberkan pola koordinasi dan komunikasi dengan lembaga penegak hukum.

Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal menyebut pemberantasan korupsi seringkali dihadapkan pada sejumlah pantangan. Selain persoalan ego sektoral terdapat pula kendala minimnya harmonisasi kebijakan. Dia meminta Setyo yang juga Irjen Kementerian Pertanian menyampaikan solusi.

Baca Juga:
Seleksi Capim KPK, Sosok Bermasalah Melenggang

“Berdasarkan strategi yang anda paparkan dalam makalah, bagaimana anda memastikan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait lainnya dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik atau hambatan birokrasi," kata Rizki Faisal di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Rizki mempertanyakan apa yang dilakukan Setyo kalau nantinya menjabat pimpinan KPK. “Bagaimana KPK di bawah kepemimpinan anda akan menjadi motor penggerak dalam menciptakan sinergi tersebut untuk mendukung pencegahan pemberantasan korupsi secara komperehensif," tuturnya.

Setyo menyatakan bakal menerapkan transparansi dalam menjalankan bentuk koordinasi internal maupun eksternal. Komunikasi juga bakal dilakukan secara intensif dengan Dewan Pengawas KPK.

“Masalah koordinasi, kita akan buka semuanya. Masalah etika, hukum, norma dan lain-lain kita juga akan komunikasi, dengan dewas khususnya,”tuturnya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Setyo juga mengungkapkan salah satu yang menjadi tantangan KPK sekarang ini menutup celah penindakan perkara korupsi. Dia ingin KPK ikut memantau perbaikan sistem dalam lembaga yang mengalami kasus korupsi.

"Yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem paska-penindakan, kami mengalami di Kementerian Pertanian itu dilepas begitu saja, tidak ada KPK masuk paska-adanya penindakan," kata Setyo.

Perwira tinggi Polri juga memandang operasi tangkap tangan (OTT) KPK masih perlu. Dia menganggap OTT merupakan pintu masuk untuk menjerat pelaku korupsi kakap. Namun penerapannya harus hati-hati dengan menekan potensi praperadilan.

"Ini diharapkan bisa membuka yang bisa dikatakan, big fish," kata dia. (Erwin)