Obsessionnews.com - Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba menyatakan dukungannya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapuskan utang macet untuk UMKM, petani, dan nelayan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada 5 November.Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah nyata yang membela dan memperkuat rakyat kecil, sekaligus mendorong UMKM naik kelas.

Qassam menyambut baik kebijakan Prabowo sekaligus memenuhi aspirasi rakyat kecil. Dirinya juga menilai bahwa Prabowo menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Baca Juga:
Program PFpreneur, Bentuk Dukungan Pertamina untuk Inklusi Pengembangan UMKM Perempuan

“Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada para produsen pangan kita, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menghapus utang macet di sektor ini jelas meringankan beban mereka dan membuka peluang untuk bangkit lebih kuat,” kata Qasam melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (7/11).

“Langkah ini bukan sekadar angka atau data;ini adalah wujud nyata kehadiran negara di sisi mereka yang membutuhkan. Saya mendukung penuh upaya ini,” tambahnya.

Perhatian terhadap sektor mikro, lanjut Qassam, dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi pada masa mendatang.

Baca Juga:
Perkuat Sektor UMKM, Pertamina SMEXPO 2024 Sukses Catat Transaksi Hingga Rp17,45 Miliar

“Saya berharap pemerintah terus konsisten memberikan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya di sektor ekonomi vital seperti pertanian dan kelautan,” bebernya.

Kebijakan pemutihan utang macet juga memberikan penegasan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi negara. Namun begitu, dirinya juga berharap pemerintah memiliki langkah konkret untuk memprioritaskan UMKM dalam kebijakan strategis ekonomi dan pembangunan ekonomi Negara.

Baca Juga:
Momen Presiden Prabowo Hapus Utang Macet Petani dan Nelayan

“Saya juga berharap UMKM menjadi naik kelas memiliki daya saing yang kompetitif di masyarakat, dengan itu perlu kerjasama yang strategis antar stakeholder terkait untuk mengawal hal ini,” ujarnya. (Erwin)