Oleh: Prof Dr Daniel Mohammad Rosyid – @Rosyid College of Arts

Menjelang suksesi kepemimpinan nasional ini, umat Islam Indonesia perlu mewaspadai upaya-upaya sistemik agar suksesi itu tidak terjadi secara damai, termasuk dengan memperalat mahasiswa. Upaya untuk mengulangi reformasi 1998 pepesan kosong sedang berlangsung sehingga bangsa ini terpuruk kembali lalu gagal menjadi bangsa yang percaya diri untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai visi para pendirinya sendiri. Umat Islam bangsa ini menyadari bahwa UUD45 sebagaimana diberlakukan kembali secara de jure melalui Dekrit Presiden 1959 gagal dilaksanakan secara penuh sehingga bangsa ini selalu terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan nekolimik global yang tidak pernah berhenti membegal perwujudan visi pendiri bangsa sebagai creme d’la creme yang diinyatakan melalui proklamasi 17/8/45 dan diuraikan dalam UUD45.

Upaya penjegalan suksesi kepemimpinan nasional ini dinarasikan dengan menjadikan Jokowi sebagai satu-satunya kambing hitam, seperti dulu gerakan reformasi menjadikan Soeharto sebagai sumber masalah. Padahal Jokowi hanya petugas partai jika bukan boneka oligarki. Jokowisme yang dikeluhkan oleh pemuja demokrasi mbelgedhes seperti Goenawan Mohammad, Ikrar Nusabakti, Butet Kartarajasa dan para kreator UUD2002 hanya bisa tumbuh dalam sebuah ekosistem di mana elite parpol leluasa bersekongkol dengan para oligarki untuk melakukan maladministrasi publik, sehingga berhasil mengakumulasi hampir semua sumber daya politik dan ekonomi di tangan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Noam Chomsky, bahwa organisasi yang paling berbahaya di planet ini adalah partai politik, bukan ISIS, atau al Qaeda, atau Thaliban, apalagi FPI atau HTI. Ini terjadi di AS di mana partai Republik dan Partai Demokrat adalah dua organisasi yang paling bertanggung jawab atas kehancuran lingkungan global, dan rangkaian perang dan konflik yang terjadi di seantero planet ini paling tidak selama 25 tahun terakhir ini.

Kekuatan-kekuatan Barat pula bersama kaki tangan domestiknya di Indonesia yang telah menjatuhkan Soeharto pada Mei 1998 di saat Indonesia hendak lepas landas menjadi macan Asia sebagai negara maju mendahului China. UUD2002 hasil reformasi telah terbukti menghasilkan deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, deindustrialisasi ekonomi, dan full fledged capitalism yang menjadikan hampir semua kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir taipan. Ini tidak bisa diterima Prabowo sebagai patriot bangsa. Situasi ini harus disadari oleh para pemimpin ummat Islam bangsa ini.

Berbeda dengan Jokowi atau Anies Baswedan yang tidak memiliki partai politik, Prabowo sejak awal membangun modal politiknya melalui Gerindra. Sebagai presiden terpilih Prabowo bukan petugas partai biasa seperti Jokowi yang diperlakukan demikian oleh Megawati. Bahkan banyak elite parpol hanya menjadi makelar politik. Setelah paling tidak 2 kali kalah dalam Pilpres, Prabowo adalah sosok yang konsisten dalam perjuangan politiknya walaupun dia menyadari bahwa biaya politik yang dipikulnya sama sekali tidak murah. Bahkan Pilpres terbukti mahal, melelahkan, dan brutal. Umat Islam kini perlu membantu Prabowo untuk mewujudkan platform politik Gerindra untuk kembali pada UUD45.

Gunung Anyar. 13 Oktober 2024