Oleh: Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memanggil Rocky Gerung untuk dimintai penjelasan soal pernyataannya yang sebutkan Gibran terkait koruptor.

Hal itu penting bagi KPK maupun Rocky Gerung yang dikenal kritis terhadap rezim Joko Widodo selama ini.

Sebagaimana halnya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung saat didatangi Gibran, ia paparkan pada acara yang tayang di talkshow Inewstv 3 kemarin itu.

Rocky Gerung yang sebut Gibran koruptor saat jabat wali kota dan didatangi oleh para menteri tiap Sabtu untuk setor duit. Harus berani melaporkan tindakan Gibran itu dengan mendatangi KPK untuk melaporkan tudingan terhadap Gibran terkait korupsi itu.

Jika Rocky Gerung yang dikenal vokal dan kritis selama ini tidak laporkan Gibran soal tudingan koruptor tersebut,  Rocky Gerung dianggap takut pada Istana.

Akan halnya KPK dengan ocehan Rocky di channel Rakyat Bersuara di Inewstv itu harus segera pro aktif panggil Rocky dan Gibran.

Dan KPK juga harus telusuri siapa saja menteri yang datangi Gibran tiap Sabtu untuk setor duit ke Gibran itu.

KPK juga tidak perlu takut terhadap Joko Widodo dan Istana yang semalam ini. Dengan tidak atau belum menyentuh kasus-kasus laporan sebagaimana publik tahu soal laporan Ubeidillah Badrun tentang dugaan gratifikasi oleh Gibran-Kaesang soal terkait dengan Anak Perusahaan Sinar Mas, juga soal jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan juga jet pribadi yang dinaiki Bobby Nasution.

Masa kelam kerja KPK selama ini setelah UU KPK direvisi sudah harus dihentikan oleh KPK. Dan KPK sudah seharusnya kembali ke jati diri sebagai lembaga pemberantasan korupsi bukan lembaga pembela korupsi dan KKN Istana yang dituding publik selama ini.

Publik menunggu KPK dan Rocky Gerung untuk bertindak segera membuat tudingan Gibran koruptor dalam tudingan Rocky semakin terang benderang.

Jika Rocky tidak segera melaporkan ke KPK atas tudingannya ke Gibran itu untuk diusut KPK. Rocky dianggap penakut dan pembela keluarga dan kroni Istana yang berlindung di balik kekuasaan Presiden Joko Widodo.

Depok, 07 September 2024