Oleh: Ahmad Khozinudin, Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Mak Banteng atau Megawati selaku Ketua Umum PDIP menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai paslon Cagub- Cawagub yang diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Paslon yang sebenarnya masih kelanjutan rezim Jokowi.

Pramono Anung saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Entah, tinggal 2 bulan Jokowi lengser, apakah Pramono akan mundur atau ajukan cuti.

Pramono adalah Sekjen legendaris PDIP. Sebelum era Tjahyo Kumolo dan Hasto Kristiyanto, Pramono adalah tangan kanan Megawati. Pernah berseteru dengan Kwik Kian Gie.

Dua pilihan yang sama sama tak elok. RK-Suswono (RAWON) diusung KIM Plus, kepanjangan tangan politik rezim penguasa. Pramono-Rano diusung PDIP yang juga bagian dari rezim Jokowi, hanya berubah oposisi karena pecah kongsi. Bukan karena membela rakyat.

Sementara calon independen Dharma Pongruken hanya calon boneka. Pelengkap untuk Pilkada antisipasi kotak kosong, yang akhirnya berubah dinamikanya pasca putusan MK.

Ada yang menyeru golput, tapi tetap datang dengan mencoblos semua kertas suara di TPS agar rusak. Alasannya, agar kertas suara tak dimanfaatkan untuk curang.

Padahal, kalau alasannya cuma ini, mudah saja menyetok jutaan rim kertas suara, sebagian saja yang ditempatkan di TPS. Artinya, datang ke TPS untuk mencoblos semua paslon agar kertas suara rusak, adalah kerjaan yang sia-sia, mubazir. Kalo mau curang bukan di TPS tempatnya.

Kertas suara juga bisa dipersiapkan di tempat lain. Telah siap dicoblos dengan coblosan Paslon tertentu. Seperti modus saat Pemilu dan Pilpres yang lalu.

Sebaliknya tetap datang ke TPS sama artinya melegitimasi Pilkada dan harus menerima hasilnya. Jadi nanti tidak boleh protes pada hasil Pilkada, apalagi kalau kalah teriak curang.

Cara menghukum para elite politik dan oligarki yang setimpal atas kolusi dan pengkhianatan mereka, bukan dengan datang ke TPS dan mencoblos surat suara semua paslon. Tapi, bikin sepi TPS dengan tidak datang ke lokasi TPS.

Selanjutnya mempersiapkan gerakan rakyat untuk deklarasi tidak menerima apapun hasil Pilkada, karena tidak pernah terlibat didalamnya. Jika langkah ini yang ditempuh, baru keren. Bukan malah rela menjadi kerbau yang dicucuk hidungnya, masuk ke bilik suara. []