Oleh: Arief Sofiyanto, Wartawan Senior Gerak gerik ambisi politik Presiden Jokowi semakin bisa dibaca, apalagi setelah "memutilasi" Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar. Tampaknya, Jokowi diduga kuat ingin tetap berkuasa '3 periode' setelah lengser dari jabatan Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Artinya, Jokowi harus menjadi "matahari kembar" tandingan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yakni, sebagai Presiden bayangan yang memiliki kekuatan setara dengan Prabowo bahkan lebih. Oleh karena itu Jokowi yang tidak memiliki partai politik nekat "merampok" partai lain untuk menjadi "bos" nya. Dengan merebut jabatan ketua umum Partai Golkar sebagai partai besar pemenang ke-2 Pemilu 2024, maka Jokowi punya kekuatan untuk melawan "pentolan" Partai Gerindra yang jadi presiden penggantinya. Ungkapan Prabowo selama ini yang bilang dirinya sebagai murid Jokowi, bakal bisa terkabul lunas? Mengapa Jokowi harus memiliki kekuasaan besar untuk menandingi presiden terpilih, Prabowo? Sebab, kasus-kasus bapaknya Gibran dan Kaesang ini akan bisa aman tidak terjangkau hukum meski sudah tidak jadi presiden. Pasalnya, Jokowi ketar-ketir dengan seabrek kasus dugaan korupsi yang menyeret dirinya dan keluarganya, selain juga kasus hukum pembantaian sadis KM 50. Terakhir, putrinya (Kahiyang Ayu) dan menantu Jokowi (Boby Nasution) terseret kasus tambang Halmahera yang diungkap mantan Gubernur Maluku Utara AGK di pengadilan. Belum lagi Aktivis senior Faisal Asegaf dan Advokat TPDI Petrus Salestinus secara terpisah akan membawa kasus-kasus Jokowi ke pengadilan dengan ancaman untuk dipenjarakan begitu lengser dari kursi presiden pada 20 Oktober 2024. Sepertinya Jokowi tidak besar jiwa. Di berbagai negara di luar negeri, pejabat yang terindikasi korupsi langsung mundur dan rela diadili. Bahkan pejabat di Jepang bunuh diri karena memiliki rasa malu saat ketahuan korupsi. Namun, Jokowi diduga malah ingin berkuasa terus agar kasus-kasusnya tak diproses ke pengadilan. Oleh karena itu terlihat Jokowi nekat mencari kekuasaan lanjutan dengan merebut Golkar, sehingga punya kekuatan lagi setelah lengser agar kalau pensiun dan tidak berkuasa, Jokowi bisa lepas dari jeratan hukum. Tampaknya, Jokowi sudah "ahli" menundukkan hukum dengan kekuasaan politik, di antaranya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengubah/menyiasati UU KPK. Akibatnya publik menilai KPK jadi "boneka" Jokowi, sehingga gampang baginya untuk menyandera para ketua umum parpol yang terlibat kasus dugaan korupsi agar terpaksa manut/patuh pada kehendak politik Jokowi. Dengan ancaman jika tidak patuh, akan dijadikan pasien KPK. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pun tersandera banyak kasus dugaan korupsi. Itulah salah satu kartu truf yang dimainkan Jokowi untuk menundukkan Airlangga yang juga anak buahnya sebagai Menko Perekonomian. Sebagai catatan, Munas Golkar resminya digelar Desember 2024. Namun, bak seorang raja yang superkuat Jokowi memajukan Munas Golkar menjadi 20 Agustus alias Munas dipercepat (Munaslub), yakni sebelum dirinya lengser 20 Oktober agar masih punya pengaruh/kekuatan. Memang sangat mengejutkan publik, tiba-tiba ada berita Airlangga mundur dari ketua umum Golkar. Lebih aneh lagi, partai beringin yang banyak dihuni "gendruwo" (orang-orang kuat dan besar) ini mendadak ditaklukkan oleh Jokowi. Tokoh senior Golkar seperti Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan lainnya dibuat tidak berdaya dan jadi patung belaka. Semua diam, bisu, bungkam, sehingga "kudeta" ketua umum Golkar pun berjalan mulus. Apalagi Airlangga seperti tak berkutik seperti dikudeta raja "Fir'aun". Opini pun marak mengibaratkan pohon beringin ditebang oleh si tukang kayu (juragan mebel) dengan hanya berbekal kapak. Tampaknya, Jokowi menggunakan jurus pendekar mabuk untuk merebut Golkar. Dia atau anaknya, Gibran, bakal maju sebagai ketua umum Golkar dalam Munaslub. Padahal, syarat menjadi ketua umum Golkar diantaranya adalah pernah menjadi Pengurus Tingkat Pusat, dan aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta tidak pernah menjadi anggota partai politik lain. Namun, bukan namanya Jokowi kalau tidak bisa mengubah aturan. Melanggar konstitusi dengan mengubah mendadak Undang Undang yang mensyaratkan usia calon wakil presiden dan calon wakil gubernur saja bisa untuk kepentingan anaknya. Apalagi sekadar mengubah aturan AD/ART Golkar di Munaslub. Yang aneh bin misterius pula adalah presiden terpilih Prabowo dibikin tunduk Jokowi. Kemarin, Prabowo seperti sudah loyo di hadapan Jokowi, pasang badan untuk IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara. "Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan nya," ujar Prabowo di IKN, Senin (12/8/2024). Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pembangunan di periode pemerintahannya. Tak hanya itu, ia juga akan berkontribusi secara pribadi sebagai investor. Padahal, sebelumnya Prabowo sudah pernah bilang bahwa dia tidak melanjutkan IKN dulu karena APBN dibutuhkan untuk yang lebih penting. Prabowo seperti kena pelet "dukun" Istana? Ingin pengaruhi kekuasaan Presiden Prabowo, Jokowi memang harus mati-matian dengan menghalalkan segala cara untuk menguasai Golkar. Prabowo sebenarnya juga ketar ketir melihat tingkah pola Jokowi, jangan sampai menyusul Partai Gerindra di-Golkar-kan saat dia masih belum dilantik menjadi presiden. Tentu diam-diam pun, Prabowo juga berusaha menyusun strategi agar tidak ditikam Jokowi. Jokowi menjadi aman jika ketua umum Golkar dipegang dirinya atau anaknya, Gibran. Atau minimal dipegang elite Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita atau Bahlil Lahadalia, keduanya loyalis Jokowi yang kini menjadi menteri anak buah Jokowi. Sedangkan Airlangga sebagai ketua umum Golkar agak sulit dikendalikan Jokowi sehingga tidak nyaman. Kekuatan cawe-cawe Jokowi menggunakan politik premanisme,  jebak, sandera lalu hantam Airlangga dengan sejumlah kasus dugaan korupsi. Yang pada akhirnya menumbangkan ketua umum Golkar tersebut. Kini, Airlangga dikudeta dengan tujuan yang lebih strategis lagi. Golkar harus berada di bawah kendali penuh Jokowi untuk memastikan dirinya punya kekuatan dalam menjaga eksistensi dinasti politiknya setelah transisi kekuasaan ke tangan Prabowo. Golkar perlu diambil alih dan dikuasai Jokowi sebagai alat politik untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dinasti politiknya ke depan. Posisi Gibran sebagai wakil presiden saja tidak cukup untuk menjaga kelanjutan dinasti politik Jokowi. Ke depannya sangat berpotensi dimandulkan Prabowo seperti kasus Ma'ruf Amin yang diendapkan Jokowi selama 5 tahun. Berkaca dari hal ini, Golkar lantas dikuasai Jokowi untuk menyelamatkan anaknya, Gibran sebagai wapres nanti agar tidak dilecehkan kalangan politikus terutama oleh Presiden Prabowo. Selain itu, ada kabar Gibran bakal diimpeachment sesaat setelah dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2024. Pasalnya, proses Gibran menjadi Wapres melanggar Konstitusi/UU diantaranya menyiasati pasal bahwa batas usia minimal calon wapres harus 40 tahun sedangkan Gibran baru berusia 36 tahun. Oleh sebab itu, Jokowi nekat "merampok" Golkar dengan menghalalkan segala cara bahkan terlihat kasar dan vulgar. Mundurnya Airlangga adalah peristiwa kudeta halus yang didalangi aktor eksternal, yakni Presiden Jokowi. Sudah rahasia umum, Prabowo bisa menjadi presiden terpilih pada Pilpres 2024 karena dipasangkan dengan cawapres Gibran, anak Jokowi. Gibran dipaksakan menjadi cawapres oleh Jokowi dengan melanggar Konstitusi dan didukung sumber daya kekuasaan Jokowi dengan mengerahkan antek-anteknya. Artinya, pemenang Pilpres 2024 adalah kemenangan "3 periode" Jokowi secara substansial, kemenangan Prabowo hanya secara formal. Oleh karena itu, terlihat Prabowo tidak tampak happy, meski sudah "dimenangkan" Pilpres dengan tudingan kecurangan. Prabowo pun masih merasa tidak mau mengabaikan jasa Jokowi menjadikanya sebagai presiden terpilih 2024. Dari sini, janggal rasanya Prabowo mau mbalelo terhadap Jokowi yang apalagi kini makin kuat dengan menguasai Golkar, partai yang lebih besar dari Gerindra partainya Prabowo. Bahkan dengan kecerdikan dan "kelicikan" Jokowi bak cerita "si Kancil" bisa saja Prabowo dijadikan presiden "boneka". Mundurnya Airlangga sebenarnya bukan perang Golkar vs Jokowi, tetapi awal perang Gerindra vs Jokowi. Setelah beres menguasai Golkar, Jokowi bakal segera perang sesungguhnya melawan Prabowo. Apalagi, Jokowi penuh kekhawatiran mengantisipasi jika Megawati bergabung dengan Prabowo, maka keduanya bakal menendang Jokowi. Saat ini, Prabowo masih menurut apa kata Jokowi. Prabowo berutang jasa besar kepada Jokowi yang berhasil membuat mimpi Prabowo jadi nyata setelah 4 kali gagal berlaga dalam pilpres. Begitu Prabowo dilantik nanti, seluruh kendali kekuasaan berada di tangannya dan Jokowi bukan lagi siapa-siapa. Jika keretakan hubungan keduanya memuncak, apakah Prabowo berani memukul Jokowi? Ataukah malah segan terhadap Jokowi sehingga terjadi "matahari kembar" alias "dua presiden". Kita tunggu saja setelah Prabowo resmi menjadi Presiden RI. []