Oleh: Achmad Ramli Karim, Pemerhati Politik dan Pendidikan   Airlangga Hartarto menyebut keputusan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar dilakukan dengan alasan demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan partai beringin tersebut. Keputusan Airlangga ini mengejutkan publik serta menimbulkan berbagai spekulasi dari beberapa pengamat politik. Apalagi dia mendadak mundur, tanpa ada hujan dan angin. Yakni suatu kejadian tanpa ada tanda-tanda yang sebelumnya, sang Ketum ini tiba-tiba mengundurkan diri.   Sebagai pemimpin partai besar yang matang dan dewasa, bagaimana mungkin pesan moral Airlangga untuk mengawal demokrasi bisa bertuah, jika ia sendiri terlibat langsung merusak demokrasi dalam koalisi oligarki. Sebab demokrasi sekarang bukan lagi demokrasi Pancasila melainkan demokrasi transaksional untuk kepentingan kelompok.   Sebagaimana diketahui oleh publik bahwa Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar merupakan salah satu Ketua partai besar yang ikut dalam kesepahaman dengan beberapa pimpinan parpol lainnya mengikatkan diri dalam perjanjian (kesepahaman) untuk membangun Koalisi Indonesia Maju (KIM).   KIM sebelumnya bernama Koalisi Indonesia Kerja adalah nama koalisi yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2019. Koalisi ini sendiri secara resmi berdiri bersamaan dengan diserahkannya nama pasangan calon Jokjowi-Ma'ruf Amin ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 10 Agustus 2018.   Terkait dengan pengundurkan diri Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar atas kesadaran pribadi, dinilai sudah terlambat ibarat nasi sudah menjadi bubur dan tidak berdampak signifikan bisa membawa perubahan. Seharusnya pengundurkan diri itu dilakukan di awal melibatkan diri dalam koalisi, di saat menyadari dirinya tersandera oleh kepentingan kelompok politik. Apalagi sebagai Ketum Golkar Airlangga telah turut serta menjalin kerja sama dengan Partai Komunis China (PKC).   Dikutip dari detik.com, Partai Golkar sudah cukup lama menjalin kerja sama dengan PKC yang merupakan partai berkuasa di China. Kerja sama ini terutama dalam urusan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) alias kader partai. Airlangga mengungkapkan kerja sama pertukaran kader politik sudah beberapa kali dilakukan Golkar dengan PKC. Para kader Golkar dikirim ke China untuk menyerap ilmu pengetahuan mengenai politik dan sebagainya.   "Tentu selama ini sudah ada pertukaran kader partai politik untuk belajar di mana Partai Golkar mengirim kadernya ke China dan tentu dengan adanya Golkar Institute tadi dibahas untuk diperluas di dalam bentuk seminar baik yang offline maupun online melalui Golkar Institute," kata Airlangga dalam konferensi pers usai bertemu delegasi Partai Komunis China di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (31/8/2022).   Airlangga sebagai umat Islam seharusnya mengandalkan usaha dan doa untuk menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan negaranya dari jeratan kaum kapitalis. Karena ia adalah pemimpin Partai Golkar yang sudah dewasa dan matang pengalaman dalam berdemokrasi. Dua kata bertuah, "berusaha dan berdoa” yang seharusnya diandalkan oleh seorang pemimpin partai politik dan negarawan jika ingin menyelamatkan demokrasi, bukan malah mengundurkan diri yang bisa dinilai lari dari tanggung jawab.   Berikut ini sejumlah fakta alasan pengunduran diri Airlangga Hartarto:  

1. Petunjuk Tuhan 

  Salah satu alasan Airlangga mengundurkan diri adalah demi menjaga keutuhan Partai Golkar.    "Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga.   Pengunduran diri ini terhitung sejak Sabtu, 10 Agustus 2024. Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.  

2. Demokrasi Harus Terus Dikawal 

  Airlangga berpesan demokrasi harus dikawal dan kembangkan terus-menerus. Dan partai politik adalah pilar utama demokrasi. Indonesia adalah negeri besar. "Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya," ujarnya.    Dengan alasan tersebut di atas, publik curiga kalau pengunduran diri Airlangga Hartarto bukan atas kesadaran pribadi, melainkan karena faktor keterpaksaan.   Muhammadiyah dipaksa oleh kondisi politik untuk terima Izin tambang, demi kesejahteraan kaum proletar yang sering menjadi target eksploitasi para kapitalis. Sedangkan PKS dipaksa untuk tinggalkan Anies Baswedan. Dan Golkar dipaksa copot Airlangga, demi untuk menyenangkan kaum kapitalis.   Begitu cerdik dan tangkas strategi politik transaksional, oleh kaum kapitalis. Makassar, 12 Agustus 2024