Obsessionnews.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terkait Pilpres 2019. Dirinya tidak mengetahui mengapa harus diperiksa sebagai KPK dalam kasus itu. Hasto mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya lantaran adanya bantuan dari Menhub Budi Karya Sumadi pada Pilpres 2019. Hal ini diketahui dari keterangan Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie yang lebih dulu diperiksa KPK. Baca juga:Harun Masiku Belum Tuntas, Hasto Kristiyanto Dibayangi Kasus Baru "Karena terkait ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Jakarta, Sabtu (20/7). Pada Pilpres 2019 Hasto merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Jokowi-Ma'ruf dengan ketua Erick Thohir. Hasto tidak hadir pemeriksaan KPK yang dijadwalkan Jumat (19/7), karena harus memimpin rapat membahas pilkada serentak. KPK memeriksa Hasto dengan kapasitasnya sebagai konsultan. Baca juga: Hasto Semakin Sulit Lolos dari Lubang Jarum Dia mengatakan status pekerjaannya dalam KTP berprofesi sebagai konsultan. Bahkan politisi asal Yogyakarta ini pernah menjadi konsultan untuk BUMN. "Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang," katanya. Dirinya menegaskan bakal memenuhi pemeriksaan ulang KPK dalam kasus tersebut. "Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," katanya. (Antara/Erwin)