Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah banyak sekali melakukan pelanggaran hukum maupun pengguinaan uang negara, pelanggaran amanat konstitusi, prinsip-prinsip HAM, sejumlah UU/Peraturan dan dugaan berbagai tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Karena itu, para tokoh yang bergabung dalam Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat menuntut agar Jokowi segera dimakzulkan dari jabatan Presiden.   “Pada Juli 2023 lalu, melalui Petisi yang telah disampaikan di Ruang GBHN, Gedung DPR-MPR RI, Petisi 100 telah menuntut agar Presiden Jokowi segera dimakzulkan. Tapi ternyata DPR dan MPR yang harusnya lakukan proses pemakzulan telah gagal lakukan tugas dan fungsi konstitusionalnya. Padahal, menurut Pasal 7A UUD 1945, delik untuk terjadinya pemakzulan, baik berdasar pertimbangan administrarif, moral dan hukum sudah lebih dari cukup,” tegas Anggota Badan Pekerja Petisi 100 Dr Ir Marwan Batubara, Kamis (11/7/2024).   “Salah satu sebab gagalnya DPR memulai proses pemakzulan melalui pelaksanaan Hak Angket diyakini karena terjadinya politik penyanderaan di satu sisi, dan terjadinya dugaan korupsi oleh sejumlah anggota parlemen di sisi lain. Sementara itu ambisi rezim oligarki untuk tetap mencengkeram kekuasaan demikian besar, sehingga merasa sangat nyaman untuk melakukan politik kekuasaan menghalalkan segala cara,” tandas mantan Anggota DPD RI ini.   Marwan mengungkapkan, Jokowi sebagai pemimpin eksekutif telah menempatkan diri di atas dua cabang kekuasaan lain, yakni kekuasaan legislatif, DPR, yang telah dilumpuhkan melalui “politik sandera” dan kekuasaan yudikatif, MK dan MA, yang diduga berlangsung melalui politik bernuansa Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan otoriter.   Menurutnya, dalam Petisi 100 pada Juli 2023, pengkhianatan (sesuai terminologi Pasal 7A UUD 1945) Presiden Joko Widodo terhadap konstitusi antara lain adalah penerbitan Perppu tanpa dasar kegentingan memaksa (melanggar Pasal 22 UUD 45), menerbitkan Perpres APBN pengganti UU dengan mengeliminasi hak DPR (melanggar Pasal 23 UUD 45), membentuk UU IKN dan UU Ciptaker dengan mengeliminasi hak partisipasi publik/rakyat (melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28E, UUD 45).   “Tindakan Pelanggaran HAM Berat dalam  peristiwa Pembunuhan KM 50 (melanggar Pasal 28 UUD 45 dan UU No.26/2000), dengan membiarkan proses penyelidikan dan penyidikannya oleh pihak Kepolisian bukan oleh  KOMNAS HAM padahal pelaku kekerasan dalam KM 50 adalah aparat Hukum itu sendiri, hal ini  menunjukan sangat kuat dugaan Jokowi telah melindungi pelaku utama dari kasus KM 50,” ungkap ANggota Pewtisi 100 ini.   Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga diyakini berkhianat terhadap konstitusi dengan menetapkan UU Minerba No.3/2020 pro oligarki (melanggar Pasal 33, Pasal 27, Pasal 28E UUD 1945). Hal ini merugikan negara lebih dari Rp 7000 triliun. Program hilirisasi atau “seperempat hilirisasi”, serta berbagai kebijakan pro oligarki pro China dan insentif pajak, termasuk pencaplokan tambang milik BUMN dan  penyeludupan bijih nikel, telah menguntungkan RRC dan merugikan negara ribuan triliun.   “Jokowi merupakan tokoh sentral di balik terbitnya Putusan MK Nomor 90/ 2023 yang memungkinkan Gibran lolos menjadi Cawapres. Intervensi otoriter Jokowi terhadap MK ini telah mengangkangi amanat reformasi, melanggar TAP MPR No.XI/1998, Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 22 UU Nomor 28/1999,” paparnya.   Ia menambahkan, Jokowi bertindak zolim/tidak adil dengan menginstruksikan lembaga-lembaga Polri, BUMN, ASN, kepala-kepala daerah hingga kepala desa guna memenangkan Paslon No.2 (melanggar Pasal 9 UUD, Pasal 9 UU No.20/2023, dan Pasal 29 UU No.2/2002), mengubah kebijakan APBN dan ikut membagikan Bansos (melanggar Pasal 9 dan Pasal 23 UUD).   “Intervensi otoriter atau cawe-cawe (istilah ini sengaja diperlunak) Jokowi terhadap lembaga yudikatif masih berlanjut. Setelah terlibat rekayasa Putusan MK Nomor 90/2023 guna meloloskan Gibran jadi Cawapres, Jokowi diyakini terlibat sangat kuat atas terbitnya Putusan MK Nomor 23 guna meloloskan Kaesang menjadi Cagub/Cawagub. Maka otoriterianisme Jokowi guna tetap mencengkeram kekuasaan melalui politik dinasti nepotis semakin nyata dan berjalan lancar,”bebernya pula.     Petisi 100 Tuntut Pemakzulan Jokowi Petisi 50 menilai, Jokowi melakukan penipuan dan bersikap otoriter dengan memindahkan 52% anggaran pendidikan menjadi dana desa (melanggar Pasal 23 dan 31 UUD 1945). Akibatnya biaya pendidikan mahal, tingkat putus sekolah tinggi dan daya tampung sekolah berkurang. Bonus demografi tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa.   “Jokowi berfoya-foya membangun IKN serta infrastruktur tol, pelabuhan, bandara san kereta api cepat berbiaya mahal tanpa dukungan studi kelayakan, prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan negara, serta sarat pula dengan dugaan KKN dan mark-up biaya. Kebijakan ini antara lain telah meningkatkan hutang dan bunga hutang negara, serta membangkrutkan sejumlah BUMN dan beban APBN/biaya operasi ke depan,” ungkap Marwan.   “Sikap nepotis dan menghalalkan segala cara oleh Jokowi jelas melanggar prinsip-prinsip moral dan Pancasila, serta sekaligus mengangkangi amanat reformasi dan melecehkan kehidupan demokrasi. Pelanggaran berbagai ketentuan konstitusi dan UU/Peraturan jelas menunjukkan pengkhianatan Jokowi terhadap UUD 1945,” tambahnya.   Juru bicara Petisi 100 ini menegaskan, gerakan perlawanan rakyat sebagai benteng terakhir demokrasi dan daulat rakyat belum bersatu dan tidak masif untuk menghentikan rezim Jokowi. Maka, setelah gugatan pemakzulan Petisi 100 pada Juli 2023, bukannya berakhir atau lengser karena berbagai pelanggaran moral, konstitusional dan UU, Jokowi justru semakin otoriter menjalankan agenda politik kekuasaan melalui berbagai intervensi melanggar UUD 45, konstitusi dengan kebijakan otoriter.   Oleh karena itu, sejalan dengan fakta-fakta pelanggaran moral, konstitusional dan legal di atas serta demi tegaknya daulat rakyat, maka Petisi 100 menyatakan sikap sebagai berikut:   Pertama, menuntut agar DPR dan MPR segera memproses pemakzulan Joko Widodo.   Kedua, menuntut berlangsungnya berbagai upaya optimal dari segenap komponen bangsa, agar Jokowi selain dimakzukan seperti disebut pada point pertama diatas, juga sangat patut dimintakan pertanggung jawabannya melalui proses hukum dimuka Pengadilan .   Ketiga, menuntut agar Gibran sebagai anak haram konstitusi yang tidak legitimate agar tidak dilantik menjadi Wakil Presiden.   Keempat, menuntut agar ASN, TNI dan Polri bersikap netral sesuai konstitusi dan UU, serta tidak tunduk memihak kepentingan rezim nepotis dan pengusaha oligarkis.   Kelima, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersuara dan berjuang demi memulihkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang telah dirampas oleh rezim oligarki nepotis.   Anggota Petisi 100 di antaranya mantan KASAD Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebojanto, mantan Ketua MPR Amien Rais, Mantan Kom,andan Marinir Letjen TNI Mar (Purn)  Suharto, Guru Besar UI Prof Sri Edi Swasono, Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua, Presidium KAMI Yogyakarta Syukri Fadholi, Danjen Kopassus Soenarko, Dr Marwan Batubara, Mantan Kepala BAIS TNI Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman, Prof Dr Anthony Budiawan, Mudrick Sangidu dan lain-lain. (Red)