Obsessionnews.com - Sikap Prabowo Subianto memilih menjalani momen sakral pelantikan sebagai Presiden ke-8 RI di Senayan, tidak di Ibu Kota Nusantara (IKN), bukan misteri. Sekalipun bisa dibaca dengan ragam tafsir, ada pertimbangan logis dan mendasar karena proyek IKN diyakini belum rampung 80 persen. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai tak ada pilihan lain bagi Prabowo untuk menjalani pelantikan di Kantor MPR/DPR Senayan. “Kalau Prabowo dilantik di Kantor DPR, Senayan, itu wajar karena di IKN setahu saya belum ada kantor DPR nya,” kata Ujang kepada Obsessionnews.com, di Jakarta, Rabu (3/7/). Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Dilantik di Senayan, Bukan IKN “Oleh karena itu pelantikan Prabowo harus dilakukan di Senayan, di Daerah Khusus Jakarta,” tambahnya. Kepastian Prabowo dilantik di Senayan disampaikan Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia menyebut Prabowo hanya mengikuti upacara kemerdekaan di IKN, Agustus 2024. Sedangkan pelantikan yang dilakukan pada 20 Oktober 2024 bakal dilakukan di MPR/DPR, Senayan. Pernyataan Muzani, secara politis bisa dibaca bahwa Prabowo tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap proyek ambisius IKN yang digagas Presiden Jokowi, sosok yang berperan secara langsung maupun tidak, memenangkan Prabowo. Prabowo yang memiliki sejarah rivalitas panjang dengan Jokowi dianggap punya kepentingan tersendiri dalam memastikan arah bangsa ke depan. Sekalipun takdir membawa Prabowo mendukung pemerintahan Jokowi hingga menjadi presiden terpilih, bukan berarti eks Danjen Kopassus nantinya tidak memunggungi Jokowi. Sinyal tersebut sudah ditunjukkan Prabowo yang secara lugas menolak uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN). Kontras dengan anggota kabinet lain, Prabowo menilai pemerintah seharusnya menggratiskan biaya pendidikan. Baca juga: Prabowo Jalani Operasi Kaki, Ungkap Dukungan Jokowi Selain itu, muncul pula anggapan Prabowo nantinya bakal merangkul PDIP, partai yang ditinggalkan Jokowi untuk menjaga stabilitas politik melalui parlemen. Prabowo juga memiliki hubungan historis khusus dengan partai banteng sekalipun menjadi rival dalam dua kali pemilu yakni 2014-2019. Menurut Ujang, terlalu prematur menafsirkan Prabowo bakal balik badan dari Jokowi. Dia menganggap hal itu baru benar-benar diketahui setelah Prabowo-Gibran dilantik. “Kita lihat perilaku dan tindakan Prabowo selepas dilantik nanti,” tuturnya. Posisi Gibran yang merupakan anak Jokowi dan mencetak sejarah menjadi wapres termuda sepanjang Republik berdiri, boleh jadi tidak memegang kendali penting dalam memerintah nanti. Prabowo yang memosisikan diri sebagai patriot, potensi mengambil jalan ekstrim asalkan memiliki dasar argumen kuat menjaga stabilitas pemerintahannya. Sekalipun begitu, Prabowo-Jokowi sejauh ini masih menunjukkan hubungan yang harmonis. Prabowo bahkan mengunggah momen ketika dibesuk Presiden Jokowi setelah menjalani operasi besar pada bagian kaki kiri, belum lama ini. Jauh sebelumnya, Prabowo selaku Menhan RI duduk pada barisan pertama bersama Presiden Jokowi ketika memimpin sidang kabinet paripurna. Baca juga: Audit Investigasi dan Audit Forensik, KPK Harus Cegah Kerugian Uang Negara  Akibat Korupsi Proyek IKN Jokowi Bukan rahasia umum kalau IKN potensi menjadi proyek mangkrak. Pembangunan babat alas di atas lahan seluas 252.600 hektare hingga kini sepi investor asing, dan potensi membebani APBN. Sementara Prabowo juga memiliki program unggulan makan siang gratis yang sudah dianggarkan Rp71 triliun. “Kalau soal IKN tentu nanti akan dilihat perkembangannya ketika Prabowo sudah dilantik karena harus melihat berbagai macam aspek. Harus melihat anggaran negara, soal investor, soal masyarakat di sana. Semuanya harus dipertimbangkan. Soal concern atau tidak Prabowo kita lihat saja nanti,” kata Ujang. (Erwin)