Menteri Mundur karena Data Nasional Jebol Tidak Terjadi di Indonesia

Obsessionnews.com - Geger jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 hingga mengganggu pelayanan publik tidak cukup menjadi alasan bagi seorang menteri menunjukkan keberanian moral dengan mundur dari kabinet. Langkah Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan, Jumat (28/6), hanya menginstruksikan audit sistem Pusat Data Nasional (PDN) oleh BPKP. Situasi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Swedia pada 2017 yang lalu. Dua menteri sekaligus yakni Anders Ygeman selaku Menteri Dalam Negeri dan Anna Johansson sebagai Menteri Infrastruktur mundur setelah data sensitif warga dan militer jebol. Baca juga: Giliran Jokowi Panggil Menkominfo dan Kepala BSSN Data milik warga Swedia bocor ke kontraktor IT di Rumania dan Ceko yang dipekerjakan negara secara outsourcing untuk mengerjakan proyek transportasi. Data yang bocor mencakup SIM warga, agen intelijen, personel militer, kendaraan polisi dan militer. Dua menteri memiliki keberanian moral dengan mundur bersamaan secara sukarela, sekalipun belum ada bukti kebocoran data membahayakan keamanan negara. Situasi yang mirip juga terjadi di Kanada pada 2008. Maxime Bernier yang menjabat Menteri Luar Negeri mundur setelah meninggalkan dokumen rahasia milik negara di apartemen kekasihnya. Baca juga: Buntut PDNS Jebol, Menkominfo Dituntut Mundur Kisah-kisah mundurnya menteri tersebut ramai diberitakan media, dan belakangan menjadi kompilasi video dan viral melalui medsos. PDNS 2 yang jebol karena serangan ransomware berdampak pada pelayanan publik, seperti pembuatan atau perpanjangan paspor. Bocornya data juga tidak dilengkapi dengan mendeteksi siapa pelaku peretasan. Padahal hingga 26 Juni 2024, serangan terhadap PDNS 2 berdampak pada pelayanan 239 instansi pengguna. Di antaranya, 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung. Menkominfo Budi Arie Setiadi menjadi sasaran tembak warganet yang menuntutnya mundur melalui petisi. Selepas menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kamis (27/6), Budi Arie tidak mau memberi penegasan siap mundur dari jabatannya. Dia malah menyebut, hingga kini belum ada bukti terjadinya kebocoran melalui serangan ransomware. "Pokoknya intinya bahwa semoga tidak ada kebocoran data, isu kebocoran data tuh belum sampai. Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya," katanya. (Erwin)