Obsessionnews.com - Pergantian sejumlah penjabat (Pj) gubernur dianggap bukan politis. Istana menegaskan hal itu dilakukan terkait tata kelola kementerian. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden(KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan, pergantian Pj Gubernur merupakan kewenangan pemerintah melalui Kemendagri. Dirinya menolak kalau disebut pergantian terkait kepentingan pilkada serentak. Baca juga:Anak Buah Menpora Dito Ariotedjo Jadi Pj Gubernur Lampung "Kami dari Kantor Staf Presiden harus menegaskan proses ini adalah murni tata kelola pemerintahan yang diatur oleh Kemendagri. Sama sekali tidak ada unsur politik tentang siapa calon gubernur dan lain-lain," kata Ngabalin, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/6). Ngabalin mengatakan pergantian Pj Gubernur merupakan sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi, antara lain dikarenakan penjabat sebelumnya ada yang akan maju dalam kontestasi pemilihan gubernur. "Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya soal cawe-cawe atau siapa calon gubernur akan datang," ujarnya. Dia menekankan di sisa waktu pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo fokus menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional yang akan segera diselesaikan. Mengenai Pj Gubernur yang akan dilantik, menurut Ngabalin semuanya berdasarkan pertimbangan memiliki pengalaman yang banyak dalam melayani masyarakat. Menurut informasi yang beredar di kalangan wartawan, Pj Gubernur yang akan dilantik Senin besok yakni Pj Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi membenarkan telah menerima undangan pelantikan Pj Gubernur NTB yang baru dan penggantinya adalah Pj Gubernur Sumatera Utara Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin. (Antara/Erwin)