Obsessionnews.com - Kebijakan pemerintah mengobral konsesi tambang untuk ormas keagamaan masih menuai penolakan dari banyak kalangan. Tak terkecuali dari praktisi hukum Maqdir Ismail.

Advokat senior itu menganggap pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan riskan karena mengelola tambang harus dilakukan oleh pihak profesional yang memiliki rekam jejak baik. Dia menilai lebih baik kebijakan tersebut dibatalkan.

“Tambang itu harus dikelola secara profesional,” kata Maqdir ketika ditemui Obsessionnews.com di kantornya di Jakarta, Jumat (21/6/2026).

Maqdir mengingatkan adanya risiko lingkungan dari kegiatan tambang. Hal tersebut tidak dapat dihindari oleh perusahaan kaliber besar sekalipun. Artinya, dibutuhkan tenaga profesional untuk memastikan lingkungan terdampak bisa dimitigasi.

“Tidak ada wilayah tambang yang tidak merusak lingkungan. Perlu cost besar untuk mengelolanya,” kata Maqdir mengingatkan.

Kebijakan politik-hukum pemerintah memberi izin ormas keagamaan mengelola tambang juga menuai reaksi negatif masyarakat.  Lagipula, sejauh ini hanya NU yang getol bahkan siap menggarap tambang pemberian pemerintah sekalipun kontroversial.

Menurut Maqdir, pengerjaan tambang baik on shore maupun off shore membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang mumpuni pada bidangnya. Sebagai praktisi yang pernah menangani kasus tambang, Maqdir paham benar risiko yang bakal dialami ormas nantinya.

Maqdir menyontohkan program bioremediasi yang menjadi kewajiban perusahaan memulihkan kondisi areal tambang sekalipun tidak bisa 100 persen, walaupun digarap perusahaan besar skala internasional. Perlu biaya besar untuk mengerjakan program itu.

Langkah pemerintah menyerahkan pengerjaan itu untuk ormas, sudah barang tentu riskan bagi kelompok yang tidak berpengalaman.

“Lebih baik profesional saja yang mengerjakan,” kata Maqdir. (Erwin)