Obsessionnews.com - KPK menolak disebut politis lantaran mendengungkan kembali upaya memburu buron perkara korupsi, Harun Masiku. Badan antikorupsi menegaskan pencarian Harun Masiku yang sudah 4 tahun menyandang status buron murni penegakan hukum. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika menyebutkan, upaya memburu Harun Masiku terus dilakukan sekalipun penyidik belum mampu mendeteksi keberadaan dan melakukan penangkapan. Dirinya mengakui banyaknya pemberitaan yang memosisikan KPK seperti kejar setoran memenuhi order memburu Harun Masiku.   Baca juga: Memburu Harun Masiku Membidik Hasto   Langkah KPK yang menelisik keberadaan Harun Masiku dengan memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6) memantik kontroversi. Terlebih pemeriksaan saksi terhadap Hasto disertai tindakan penyitaan dua unit ponsel dan buku catatan partai.   Baca juga:KPK Yakin Dewas Profesional Usut Laporan Penyitaan HP Hasto   Tessa tidak membantah adanya kecurigaan publik yang muncul dari banyaknya pemberitaan mempertanyakan kinerja KPK. Namun dirinya menegaskan, penyidik bersikap profesional dalam mengurai sengkarut perkara Harun Masiku. "Tidak dalam rangka agenda politik apapun, pemberitaan maupun kegiatan yang dilakukan penyidik, apabila itu terjadi secara bersamaan atau kebetulan, itu hanya kebetulan saja," tuturnya. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo menganggap wajar adanya kecurigaan KPK sedang dikendalikan secara politik. Pasalnya, banyak pertanyaan yang tak mampu dijawab KPK. Ari menyinggung, selain keberadaan Harun Masiku yang tidak diketahui hingga kini, lantas KPK tetiba memanggil Hasto Kristiyanto, selepas seluruh terdakwa usai menjalani masa penahanan, menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar yang penting untuk dijawab. "Tentu butuh keberanian untuk melawan tirani kekuasaan yang kemudian menggunakan hukum sebagai senjata politik untuk memberangus, mengintimidasi lawan-lawan politik," kata Ari, dalam diskusi publik bertajuk, "Kala KPK di Bawah Kendali Politik." Dia menengarai eskalasi ketegangan politik ke depan bakal meningkat, ditandai dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan terhadap Hasto. Selain diperiksa KPK, Hasto sebelumnya juga diperiksa Polda Metro Jaya terkait perkara ujaran kebencian. Menurut Ari, ketegangan politik bakal terjadi hingga Oktober 2024 selepas pelantikan Prabowo-Gibran sebagai  kepala pemerintahan yang baru. Pasalnya, adanya politisasi hukum yang muncul belakangan ini tak lepas dari buruknya relasi Presiden Jokowi , dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, imbas dinamika pada Pilpres 2024. "Menurut saya eskalasinya akan terus meningkat, eskalasi pertarungan politik antara Megawati-Jokowi akan meningkat sampai dengan Oktober 2024. Baru kemudian kita lihat bagaimana posisi Prabowo sebenarnya," kata Ari. (Antara/Erwin)