Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H, Advokat[Catatan Pengantar Kedua Deklarasi Bersama Advokat, Ulama dan Tokoh Nasional, Sabtu 15 Juni 2024]   Sampai hari ini (Rabu, 12 Juni 2024) sudah ada 133 nama yang terlibat memberi dukungan deklarasi tuntutan batalkan proyek IKN dan pertahankan status DKI Jakarta. Bahkan aktivis dan penulis produktif dari Bogor Kota Hujan, Dr. Ahmad Sastra, selain ikut mendukung juga menyampaikan argumentasinya. "Tolak IKN, sarat korupsi dan merugikan rakyat, sarat kepentingan oligarki," begitu ungkapnya. Dari Solo ada Abi Modriq Al Hanan juga mendukung. Bahkan beliau mengonfirmasi sedang di Malang di kediaman Ust Andri Kurniawan. Ust Andri Kurniawan juga turut memberikan dukungan. Di barisan emak militan, ada Bu Jatiningsih dan Bu Wati, juga sejumlah aktivis ASPIRASI juga turut membersamai, mendukung pembatalan proyek IKN. Sejumlah aktivis dakwah perempuan juga turut mendukung. Sebut saja diantaranya Bu Hilma Anisa. Aktivis dari Garut banyak terlibat mendukung. Juga dari Surabaya, Payakumbuh, Lampung, Riau, Jakarta, Tangerang, Tasikmalaya, Banyumas, Bogor, Banten, Medan, Cirebon, Serang dan masih banyak lagi. Suara-suara dukungan ini, penulis yakini sebagai fenomena gunung es. Yang tampak di permukaan sebagian saja, padahal yang tidak tampak dan mendukung pembatalan proyek IKN jauh lebih besar. Memang ada sejumlah tokoh yang penulis hubungi tapi tak merespons. Penulis yakin, mereka juga mendukung. Tapi, untuk berani terbuka mendukung pembatalan IKN, memang butuh mental dan keberanian karena memang berisiko. Kenapa harus dibatalkan, karena akan membebani rakyat. Luhut Binsar Pandjaitan telah mengabarkan desain APBN 2025 dibuat defisit hingga 600 T. Dan defisit ini akan ditutup dari utang, yang alokasinya di antaranya untuk membiayai proyek IKN. Proyek IKN bohong besar, menyusul kebohongan proyek kereta cepat yang mulanya dijanjikan murni swasta. Akan tetapi setelah terjadi pembengkakan anggaran, akhirnya ditanggung APBN (baca: rakyat). Proyek IKN pun demikian. Mulanya digembargemborkan didanai investor. Setelah investor tak kunjung ada, akhirnya biaya proyek IKN dibebaskan ke APBN (rakyat). Sungguh kezaliman apalagi lagi yang akan ditimpakan penguasa kepada rakyat. Kita tak ingin proyek mercusuar Jokowi ini hanya menguntungkan oligarki dan menyengsarakan rakyat. Rakyat diperas juga terbit pingitan Tapera, sementara oligarki di-support oleh APBN agar mereka bisa berbisnis dan untung beliung di proyek IKN. Semoga dukungan rakyat untuk pembatalan proyek IKN sekaligus mempertahankan status DKI Jakarta terus bergulir. Jika kita tidak berbuat, maka kita juga akan menanggung dosa masa depan, di mana beban utang APBN untuk membiayai IKN bukan hanya membebani kita, tetapi juga rakyat Indonesia generasi selanjutnya. []